DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan dan susunan perangkat daerah 3. Pembentukan UPT 4. Staf ahli 5. Pengangkatan dalam jabatan 6. Ketentuan peralihan 7. Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3
14.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengemhangar» di Lingkungan Kementerian Dalam Negen Dan Pemerintahan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong Praja;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 4
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Tulang Bawang.
12.Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Tulang Bawang.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
18.Staf Ahli adalah unsur pelaksana dalam memberikan telaahan staf sesuai dengan bidang tugasnya.
19.Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah keija tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
21.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 5 BABU PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata keija yang jelasjdan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
d.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
e.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga keija dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 6
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu dan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral;
17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. 18.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 7
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
22. 22.Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
f.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
g.Kecamatan ditetapkan sebaga perangkat daerah, terdiri Hari- a) Kecamatan Banjar Agung Tipe A. b) Kecamatan Banjar Baru Tipe A. c) Kecamatan Banjar Margo Tipe A. d) Kecamatan Dente Teladas Tipe A. e) Kecamatan Gedung Aji Tipe A. f) Kecamatan Gedung Aji Baru Tipe A. g) Kecamatan Gedung Meneng Tipe A. h) Kecamatan Menggala Tipe A. i) Kecamatan Menggala Timur Tipe A. j) Kecamatan Meraksa Aji Tipe A. k) Kecamatan Penawar Aji Tipe A. 1) Kecamatan Penawar Tama Tipe A. m) Kecamatan Rawa Jitu Selatan Tipe A. n) Kecamatan Rawa Jitu Timur Tipe A. o) Kecamatan Rawa Pitu Tipe A. 8

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keija perangkat daerah dan unit keija dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B).
(2)UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan UPTD/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dtetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru. 9

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipü Negara dalam jabatan pada perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 10

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

STAF AHLI

Pasal 9

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

STAF AHLI

Pasal 9

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020