Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioanl Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 2O.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 23.Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 24.Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 25.Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 26.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322) 28.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 29.1nstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19); 3O.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12);
G/385/IV.02/HK/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula beijumlah Rp. 1.359.219.329.869,00 berkurang sejumlah Rp. 89.087.879.792,57 sehingga menjadi Rp. 1.270.131.450.076,43 dengan rincian sebagai berikut :
1) Semula Rp. 24.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 54.136.279.663,43 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 78.136.279.663,43
1) Semula Rp. 3.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 3.300.000,000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp, (6.800.000.000,00) Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 71.336.279.663,43 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00
1) Semula Rp. 102.381.666.769,00 2) Bertambah Rp. 8.449.999.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 110.831.665.769,00
1) Semula Rp. 938.383.328.100,00 2) Berkurang Rp. (147.090.321.100,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 791.293.007.000,00
1) Semula Rp. 294.454.335.000,00 2) Berkurang Rp. (4.583.837.356,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 289.870.497.644,00
1) Semula Rp. 35.877.825.927,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 35.877.825.927,00
1) Semula Rp. 2.825.100.000,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 2.825.100.000,00
1) Semula Rp. 3.078.119.813,00 2) Bertambah Rp. 260.701.739,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.338.821.552,00
1) Semula Rp. 60.600.621.029,00 2) Bertambah Rp. 8.189.297.261,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 68.789.918.290,00
1) Semula Rp. 37.945.419.000,00 2) Berkurang Rd. (13.291.076.000,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 24.654.343.000,00
1) Semula Rp.671.403.140.100,00 2) Berkurang Rd. (90.897.321.100,00) Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 580.505.819.000,00
1) Semula Rp. 229.034.769.000,00 2) Berkurang Rp. (42.901.924.000,00) Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 186.132.845.000,00
1) Semula Rp. 46.788.800.000,00 2) Bertambah Rp. 9.960.000.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 56.748.800.000,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 92.800.000.000,00 2) Berkurang Rp. (10.802.195.356,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 81.997.804.644,00 d.Bantuan Biaya Pemungutan PBB 1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Biaya Pemungutan PBB setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 20.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. (2.153.013.000.00) Jumlah Dana Intensif Daerah setelah Perubahan Rp. 17.846.987.000,00
1) Semula Rp. 2) Tetap Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 134.865.535.000,00 2) Berkurang Rp. (1.588.629.000.00) Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp. 133.276.906.000,00
1) Semula Rp. 745.364.476.368,00 2) Berkurang Rp. (7.912.137.752.57) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 737.452.338.615,43
1) Semula Rp. 610.354.853.501,00 2) Berkurang Rp. (84.475.742.040,00) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 525.879.111.461,00
1) Semula Rp. 490.371.437.988,00 2) Berkurang Rp, (19.069.525.731.57) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 471.301.912.256,43
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah Rp. 25.617.100.000,00 Rp. 4.746.357.316,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 30.363.457.316,00
1) Semula Rp. 6.580.300.000,00 2) Berkurang Rp. (300.000.000,00) Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 6.280.300.000,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 219.642.661.461,00 2) Berkurang Rp. (11.266.704.271.00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab Kota/PemDes setelah Perubahan Rp. 208.375.956.729,00
1) Semula Rp. 652.977.380,00 2) Berkurang Rp. (652.977.380.00) Jumlah Belanja bantuan kepada Partai Politik setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 18.630.712.314.00 Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 20.130.712.314,00
1) Semula Rp. 77.233.839.500,00 2) Bertambah Rp. 309.742.350.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 77.543.581.850,00
1) Semula Rp. 330.470.698.457,00 2) Berkurang Rp. (22.139.565.459.00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 308.331.132.998,00
1) Semula Rp. 202.650.315.544,00 2) Berkurang Rp. (62.645.918.931,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 140.004.396.613,00
1) Semula Rp. 24.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 54.136.279.663.43 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 78.136.279.663,43
1) Semula Rp. 3.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 3.300.000.000.00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.800.000.000,00
1) Semula Rp. 24.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 54.136.279.663.43 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 78.136.279.663,43
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rp. 0.00 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 2) Tetap Rp. 0,00 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp.
1) Semula Rp. 2) Tetap Rp. 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 2) Tetap Rp. 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp- 0,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Tetap Rd. 0.00 Jumlah Perhitungan Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 3.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 3.300.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 6.800.000.000,00
1) Semula Rp. 2) Tetap Rp. Jumlah Pokok Hutang Setelah Perubahan 0,00 0,00 Rp. 0,00
1) Semula Rp. 2) Tetap Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pembiayaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula 2) Tetap Rp. 0,00 Rp. 0.00 Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga Setelah Perubahan Rp. 0,00
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Ditetapkan di Menggala pada tanggal £ 2020 BUPATI TULANG BAWANG, ttd WINARTI Diundangkan di Menggala pada tanggal, 'T, Srt'P'ttwknr 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, ttd ANTHONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR : Q3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG : 03/ 1036/TB/2020 SALINAN SESUAl DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN rSH.MH.M.Si MBINA/ IV.A ^19780117 199803 1 003 AN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen