DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA BAB III PANITIA PEMILIHAN BAB IV PENETAPAN PEMILIH BAB V PERSYARATAN CALON KEPALA DESA BAB VI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TNI/POLRI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI BUMN/BUMD SEBAGAI CALON KEPALA DESA BAB VII PENELITIAN, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA BAB VIII KAMPANYE CALON YANG BERHAK DIPILIH BAB IX PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA BAB X LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN BAB XI BIAYA PEMILIHAN BAB XII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI KEPALA DESA BAB XIII TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA BAB XIV LARANGAN KEPALA DESA BAB XV SANKSI BAB XVI TINDAKAN PENIYIDIKAN KEPALA DESA BAB XVII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB XVIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA BAB XIX PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAB XX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA BAB XXI MASA JABATAN KEPALA DESA BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan desa;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
h.melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puruhi hari seterah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perenc€rnaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia p"-itit.rri dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia. : pasal g Pembentukan panitia pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BpD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 9

Panitia pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal Z huruf b mempunyai tugas : Desa oleh BPD ditetapkan hari setelah pemberitahuan menyelenggarakan, tahapan pelaksanaan b. c. d. e. f. g. h.

a.merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua pemilihan; merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat; melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; melaksanakan pemungutan suara; menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada BpD. i. j. (21
(3)8 Apabila diantara Panitia Pemilihan Desa ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat berdasarkan Keputusan BPD. Masa tugas Panitia Pemilihan Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru terpilih. Pemilih sebngaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Repubtk Indonesia yang :
1. a.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk arau surar keterangan penduduk;
2. b.pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. d.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
5. e.tercatat dalam daftar pemilih tetap.

BAB IV

PENETAPAN PEMILIH Pasal 1l Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 12

Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:

a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
c.telah meninggal dunia;
d.pindah domisili ke desa lainl atau
e.belum terdaftar. Berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Panitia Pemilihan Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

(l) Daftar pemitih sementara sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), diumumkan di tempat yang dijangkau masyarakat oleh panitia pemilihan Desa jangka waktu 3 (tiga) hari. dalam mudalr dengan

(1){21 (l) (21
(3)(21
(3)
(1)(21
(3)
(4)9 Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan. Pencatatan data pemilih tambahal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), diumumkan oleh panitia pemilihan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 15

(U Panitia Pemilihan Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

(2)Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 17

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

Begi anggota TNI/Polri tidak dapat menggunakan hak untuk memilih pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. 10

BAB V

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 19

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T\.rnggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sedera-jat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
3. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. k.berbadan sehat dan bebas NARKOBA;
5. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
6. m.berkelakuan baik ;
7. n.sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Foto Copy ljasah/Surat Tanda Tamat Belqiar dan sebutan lainnya yang dilegalisir oleh lembaga Pendidikan yang mengeluarkan Ijasah yang diakui oleh Instansi yang berwenang atau dilegalisir oleh Instansi yang berwenang. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf 1, dan huruf n dituangkan dalam Surat Pernyataan. c. d. e. f. g. h. i. (21
(3)(41 (s) 11 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP dan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam Buku Induk Penduduk Desa paling sedikit I (satu) tahun. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.
(8)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (sKcK) BAE} VI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TNI/POLRI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI BUMN/BUMD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

PENETAPAN PEMILIH Pasal 1l Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 19

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

PENETAPAN PEMILIH Pasal 1l Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 19

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016