DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

mengatur mengenai perubahan perda tentang desa antara lain tugas fungsi perangkat desa dan jabatan perangkat desa

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa regulasi terkait dengan perangkat desa telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a telah diubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730};
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 3 Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4 . Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 4 dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14.Panitia pengisian adalah Panitia Pengisian dan Penjaringan Perangkat Desa.
15.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan Calon yang lulus dan memperoleh Nilai tertinggi.
17.Ujian penyanngan tertulis adalah suatu kegiatan penyaringan.
18.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui proses penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa. 5
20.Hari adalah hari kerja.
21.Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervis1 Camat dalam penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
22.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga di Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
23.Putusan Pengadilan adalah pemyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
24.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.
25.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
26.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat desa mempunyai hak:

a.menerima penghasilan tetap setiap bulan;
b.menerima tunjangan tambahan penghasilan;
c.penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa; dan
d.mendapatan jaminan kesehatan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal lka;
2. b.mentaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan 6 efisien, bersih serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. d.menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
5. e.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
6. f.menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
7. g.memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
8. h.memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
9. i.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
10. j.tidak melakukan perlakuan diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.
  1. 3.Diatara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

( 1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat.

(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(3a)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antara perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
(3b)Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dikonsultasikan dengan camat.
(4)Masa tugas dari Pelaksanan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat tugas atau telah ditetapkannya Perangkat Desa Definitif. 7
(5)Apabila masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis dan belum ada Perangkat Desa difinitif yang ditetapkan maka masa tugas Pelaksana Tugas dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

4.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3a) dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.
(2)Pelaksanaan mutasi dilakukan melalui mekanisme seleksi.
(3)Persyaratan untuk mengikuti seleksi mutasi Perangkat Desa adalah menyampaikan permohonan tertulis untuk mengikuti seleksi mutasi perangkat desa kepada Kepala Desa, dengan dilampiri:
1. a.Foto copy ijazah terakhir; dan b . SK pengangkatan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 14B

(1)Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Penilaian dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa;
2. b.tingkat pendidikan; c . prestasi kerja;
3. d.ketrampilan di bidang komputer dan administrasi perkantoran; dan
4. e.mempresentasikan uraian tugas dan fungsi dari jabatan perangkat desa yang akan diisi.

Pasal 14C

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Panitia dan pelaksanaan Seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Pasal 19 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan a yat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) , sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 19

(1)Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat: a . bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
1. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
2. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Umum atau sederajat;
3. d.mengisi daftar riwayat hidup;
4. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
5. f.bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
6. g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
7. h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan oaik yang dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia;
  1. 1.bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabilasudah diangkat menjadi Perangkat Desa; J. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari puskesmas;
8. k.bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  1. 1.bersedia tidak merangkap jabatan/kedudukan;
9. m.Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa dalam posisi yang lain harus memperoleh izin cu ti dari Kepala Desa;
10. n.BPD yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa harus memperoleh izin cuti dari Bupati;
11. o.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan dimaksud pada ayat ( 1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. 9
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3a)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4)Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/ suami sampai dengan derajat pertama baik keatas, ke bawah maupun ke samping.

6.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB Va, dan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB Va NOMOR INDUK APARATUR PERANGKAT DESA

Pasal 46A

( 1) Kepala Desa menyampaikan daftar Perangkat Desa di wilayah masing-masing kepada Bupati melalui Camat untuk diberikan Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa.

(2)Nomor Register Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai database Perangkat Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati. 7 . Ketentuan Pasal 4 7 diubah, sehingga Pasal 4 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia; b . permintaan sendiri;
2. c.diberhentikan; atau
3. d.melanggar larangan perangkat desa.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
5. e.berhalangan tetap; atau
6. f.terpilih menjadi Kepala Desa atau ditetapkan sebagai Perangkat Desa dalam posisi lain.
  1. 8.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; c . tertangkap tangan dan ditahan; atau
3. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
(4)Penetapan pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa, dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan.

9.Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: 11

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14A

Pasal 14B

Pasal 14C

Pasal 19

Pasal 46A

Pasal 47

Pasal 52

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14A

Pasal 14B

Pasal 14C

Pasal 19

Pasal 46A

Pasal 47

Pasal 52

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2017