DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai nama, objek, dan sumber retribusi pengolahan limbah cair , golongan, cara mengukur, struktur dan besarnya tarif retribusi, sanksi dll

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai salah satu upaya guna menunjang pengelolaan lingkungan khususnya dampak dari pembuangan limbah cair, diperlukan suatu pengendalian yang berupa pengolahan limbah cair sehingga mencapai baku mutu yang dipersyaratkan;
b.bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah cair, Pemerintah Daerah menyediakan instalasi pengolahan limbah cair yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dipungut retribusi;
c.bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengolahan Limba h Cair merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
6.Limbah cair adalah s1sa suatu usaha dan/ a tau kegiatan manusia yang berwujud cair yang berasal dari aktifitas domestik maupun kegiatan industri.
7.Pengolahan Lim.bah Cair adalah serangkaian upaya untuk memproses air limbah sehingga mencapai baku mutu yang dipersyaratkan.
8.Retribusi Pengolahan Lim.bah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 4
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 11 . Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
12.Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur a tau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ a tau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/ a tau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 5

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan volume limbah dan jenis limbah yang diolah. BABV PRINSIP RETRIBUSI DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi untuk pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut: a . Limbah Domestik Gray Water :

1.Rumah tangga = Rp. 20.000,00/ m 3 2 . Perkantoran (Hotel, Restoran,dll) = Rp. 40.000,00 / m 3

b.Limbah Domestik Black Water (Tinja) :
1. 1.Rumah tangga = Rp. 30.000,00 / m 3
2. 2.Perkantoran (Hotel, Restoran,dll) = Rp. 50.000,00/ m 3
c.Limbah Industri :
1. 1.lndustri Kecil
2. 2.Industri Menengah
3. 3.Industri Besar

Pasal 9

= Rp. 30.000,00/ m 3 = Rp. 40.000,00/ m 3 = Rp. 50.000,00/m3 ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada aya t
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 6

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015