DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
18.Peraturan Daerah Tk. II Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Wajo Nomor 8 Tahun 1976 Seri d Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7) sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
1. a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
2. b.tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang tunai;
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c adalah penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk non kas.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

2.Ketentuan dalam pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) sebanyak Rp._18.404.100.665,00 (Delapan belas milyar empat ratus empat juta seratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk Non Kas sebanyak Rp10.614.987.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah atas pengalihan piutang negara terhadap PDAM;
2. b.penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebanyak Rp5.375.759.985,00 (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang merupakan pengalihan asset tetap peralatan dan mesin pemerintah Daerah dengan tahun perolehan 2011 dan 2012;
3. c.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebanyak Rp2.413.353.680,00 (dua milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3)Jumlah Penyertaan Moadal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) sebanyak Rp.2.000.000.000,00 ( Dua Milyard Rupiah ).
(4)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebanyak Rp.20.404.100.665,00 ( Dua Puluh Milyard Empat Ratus Empat Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

3.Ketentuan dalam pasal 10 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM non kas dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(2)Penganggaran penyertaan modal non kas pemerintah daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek PDAM.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk uang tunai dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2017. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI WAJO, TTD ANDI BURHANUDDIN UNRU Diundangkan di Sengkang pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH TTD FIRDAUS PERKESI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.11.240.16 TAHUN 2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka pemerintah daerahmemandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan PDAM melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM, guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Guna mendukung langkah tersebut maka dipandang perlu melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM. Penyertaan modal pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah. Dalam APBD, penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan modal. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

: Yang dimaksud dengan :

a.asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
c.asas kepastian nilai, yaitu penyertaan pemerintah modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan danadan penyusunan laporan keuangan pemerintah.
d.asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
e.Asas efektiftivitas, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah dimanfaatkan secara tepat guna dan berdaya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…