DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAHPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakankekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PDAM.
10.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
12.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.efisiensi;
e.efektivitas.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penyertaan modal daerah pada PDAM.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan :

a.untuk penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah berdasarkan hibah non kas dari Pemerintah kepada Pemrintah Daerah.
b.memperkuat struktur modal;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial;
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PRINSIP

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan pertimbangan :
1. a.Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi PDAM;
2. b.Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh PDAM.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM yang dimiliki daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 6

Barang Milik Daerah yang telah disertakan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), pengelola barang melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 7

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam pasal (6), pengelola barang mengusulkan penghapusan barang milik daerah yang telah menjadi penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung;
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
1. a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
2. b.tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c adalah penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk non kas.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

(1)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) sebanyak Rp._18.404.100.665 (Delapan belas milyar empat ratus empat juta seratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk Non Kas sebanyak Rp10.614.987.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah atas pengalihan piutang negara terhadap PDAM;
2. b.penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebanyak Rp5.375.759.985,00 (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang merupakan pengalihan asset tetap peralatan dan mesin pemerintah Daerah dengan tahun perolehan 2011 dan 2012;
3. c.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebanyak Rp2.413.353.680,00 (dua milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 10

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM non kas dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(2)Penganggaran penyertaan modal non kas pemerintah daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek PDAM.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1)Penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(2)PDAM diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan DPRD setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan setiap tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2018