DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEDUDUKAN PERANGKAT DESA, BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA, BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA, BAB VII MUTASI PERANGKAT DESA, BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA, BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA, BAB X KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA, BAB XI LARANGAN, BAB XII SANKSI, BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN, BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Pangkat Desa, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Mengingat Menimbang PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANPERANGKATDESA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR ' TAHUN 2021 BUPATI WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
10.Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa dibawah Sekretaris Desa yang bertugas BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENGANGKATANDAN PEMBERHENTIANPERANGKATDESA. MEMUTUSKAN: BUPATIWAKATOBI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling

Pasal 2

( 1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

(2)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis
  1. 11.Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.
  2. 12.Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.
  3. 13.Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
  4. 14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
  5. 15.Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga desa yang melamar dan mengikuti penjaringan administratif sebagai Calon Perangkat Desa.
  6. 16.Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah lulus mengikuti penjaringan administratif dan berhak untuk mengikuti proses penyaringan Calon Perangkat Desa.
  7. 17.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
  8. 18.Keputusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  9. 19.Hari adalah hari kerja.
  10. 20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

KEDUDUKANPERANGKATDESA membantu Sekretaris Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.

Pasal 6

( 1) Pemerintah Desa merencanakan pengangkatan Perangkat Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2)Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

( 1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 4

( 1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan, pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 7

( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum dan/ a tau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
4. d.bagi PNS harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.bagi unsur Sekretariat Desa:
  1. 1.memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat;
  2. 2.memahami administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, aset, perencanaan, dan pelaporan;
  3. 3.mampu mengoperasikan komputer; dan
2. b.bagi Pelaksana Kewilayahan:
  1. 1.memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat;
  2. 2.mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat;
  3. 3.memiliki surat keterangan domisili dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) pada desa setempat; dan
3. c.bagi unsur Pelaksana Teknis:
  1. 1.memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat;
  2. 2.memahami konsep pemerintahan, konsep ekonomi kerakyatan, dan standar pelayanan minimal desa;
  3. 3.mampu mengoperasikan komputer; dan
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:

Pasal 9

( 1) Pemerintah Desa menetapkan pedoman teknis pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

(2)Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.mekanisme pembentukan tim;
2. b.susunan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tim;
3. c.penyelesaian masalah dalam pengangkatan Perangkat Desa;

Pasal 8

( 1) Kepala Desa membentuk tim pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.anggota.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Perangkat Desa dan/ atau unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/ atau unsur masyarakat.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.
1. a.kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. b.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.surat pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
7. g.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
8. h.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 12

( 1) Tim pengangkatan Perangkat Desa dapat menambah materi penyaringan Calon Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

(2)Materi penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan materi untuk menilai kompetensi Calon Perangkat Desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis formasi yang dilamar.

Pasal 11

( 1) Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara:

a.ujian tertulis;
b.tes wawancara; dan
c.tes keterampilan dasar komputer.

(2)Materi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan dan disusun oleh tim pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan soal pilihan ganda, dengan materi terdiri dari:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.bahasa Indonesia;
4. d.matematika dasar;
5. e.Peraturan Perundang-undangan tentang Desa;
6. f.perilaku dan kepribadian.
(4)Materi tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai jenis formasi yang dilamar oleh Calon Perangkat Desa.
(5)Tes keterampilan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berupa ujian praktik.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017