DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Mei 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Way Kanan

regulasi_utama

Ringkasan

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 2015; Mengingat I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor )2 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang . Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang ..... \. -
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahnn kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Perncrintah (, .cmbaran Negara Republik Indonesia lahun ~()lIR '\OIl1ll1' ~().I arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noruor 4844):
5.Undang-Undang Repuhiik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Iuhun 2004 Nornor 126. Tambahan Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6.Peraturan Pemcrintah Rcpublik Indonesia Nomor 58 Tahun ~005 teutang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 140);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian \Jrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pernerintab Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
10.Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11.Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Reneana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48):
12.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 I0 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tataeara Penyusunan, Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14.Peraturan Presiden Rl Nomor 5 tahun 20 I0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
16.Peraturan .....
16.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) \ Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025;
17.I)cr~l\llian I)acr"h Kabupaicn Way Kanan Nomor 6 Tahun 2009 tL'nJ,llli::' Sl:"k'lll Pcrcncunuun dan Pcnganggaran;
18.Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 41 tahun 2009 ten tang' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014. I knSCll1 l'crscunuun Bcrsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WA Y KANAN dan BUPATI WAY KANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGIJNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.

2.Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan yang disusun setiap tahun sekali. BAR II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pernerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 20] 1 sarnpai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pernbangunan Daerah (RKPD). 1 Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN .TANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAY KANANTAHUN 2011-2015.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. I)aerah adalah Kabupaten Way Kanan. I'emerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur.penyelenggara pemerintahan daerah.

3.Bupati adalah Bupati Way Kanan. .j Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD aduluh Rcncnua Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Iahun 2005-2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015.

h.Rencana Kerja Pernbangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah I{cncdnd KCI:ia Pcrnbangunan Daerah Kabupatcn Way Kanan yang disusun setiap tahun sekali. rasaI 3 Sisrematika RP.lMD disusun sebagai berikut : BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 2015 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristis Lokasi dan Wilayah 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.3. Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.2. Kesejahtaraan Sosial 2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga 2.3. Aspek Pelayaan Umum 2.3.1. Layanan Urusan Wajib 2.3.2. Layanan Urusan Pilihan 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Kemampuan Ekonorni Daerah 2.4.2. Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur 2.4.3. Sumber Daya Manusia BAS III .... '" HAB III GAl\lBARAN PENGELOLAAN KEUANGA)\ DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANNYA 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah 3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah 3.4. AnaJisis Kemampuan Keuangan Daerah BABIV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS .1.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu-isu Straregis 4.3. Program Priorilas BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Landasan Filosofis 5.2. Visi 5.3. Misi Pembangunan 5.4. Tujuan dan Sasaran IlAIlY) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. Strategi 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Inll VII KEBI.JAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Umum 7.1. I. Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan 7.1.2. Meningkatkan Kerjasama Pembangunan 7.1.3. Meningkatkan Keterpaduan Antar Sektor dan Wilayah 7.2. Program.... 7.2. Program Pembangunan Daerah 7.2.1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 7.2.2. Peningkatan Kualitas Surnberdaya Manusia dan Kcseturaan Gender 7.2.3. Penguatan Perekonomian Daerah dan Pemantapan Ketahanan Pangan 7.2.4. Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Energi 7.2.5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 7.2.6. Pengetolaan SDA dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 7.2.7. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 7.2.8. Pembangunan Kehidupan Agama, Sosial Politik Hukum dan Budaya secara Demokratis BAil VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM KEBUTUHANPENDANAAN PRIORITAS DAN BAll IX INDIKATOR KINI!:RJA PEMBANGUNAN DAERAH 9.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi 10.2. Kaedah Pelaksanaan BABX PENUTUP Pasal 4 RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, Pasa15 RI'JMD berpeduman pad a Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025; dan mernperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 tahun 2009 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun ..... Iuhun 2010-2014. serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Perubangunan .Iangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014. Pasal 6 1\:11\ usunGn RP.lMD menjadi pedoman bagi :
a.Satuan Kerja Perangkal Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan hag; seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan I,.q;ialan pembangunan selama kurun waktu 2011 - 2015.
h.Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah KampungIKe!urahan di Kabupalen Way Kanan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RI'.IMD rnerupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 20 II sampai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pasal 7

RP.lMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pernbangunan di Daerah. KETENTUAN PERALIHAN Pasa18 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber!aku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan ,,-haga; RP.lMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tcrsusunnya RP.lMD Tahun2016 -2020 yang mernuat visi dan misi Bupati lerpilih. BABIV KETENTUANPENUTUP Pasa! 9 llal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. PasallO Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. Ditetapkan di l3Iambangan Umpu pada tanggal 5 Mei 2011 BUPATI WAY KANAN, Dto BUST AMI ZAINUDIN Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 5 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Dto BUSTAM HADORl LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 4 Disalin s uai dengan aslinya KEPAL AGIAN HUKUM l ~ rot SH. MM. Pembina NIP. 19 21215198101 1001

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 2015; Mengingat I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor )2 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang . Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang ..... \. -
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahnn kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Perncrintah (, .cmbaran Negara Republik Indonesia lahun ~()lIR '\OIl1ll1' ~().I arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noruor 4844):
5.Undang-Undang Repuhiik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Iuhun 2004 Nornor 126. Tambahan Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6.Peraturan Pemcrintah Rcpublik Indonesia Nomor 58 Tahun ~005 teutang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 140);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian \Jrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pernerintab Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
10.Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11.Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Reneana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48):
12.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 I0 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tataeara Penyusunan, Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14.Peraturan Presiden Rl Nomor 5 tahun 20 I0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
16.Peraturan .....
16.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) \ Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025;
17.I)cr~l\llian I)acr"h Kabupaicn Way Kanan Nomor 6 Tahun 2009 tL'nJ,llli::' Sl:"k'lll Pcrcncunuun dan Pcnganggaran;
18.Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 41 tahun 2009 ten tang' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014. I knSCll1 l'crscunuun Bcrsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WA Y KANAN dan BUPATI WAY KANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGIJNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.

2.Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan yang disusun setiap tahun sekali. BAR II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pernerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 20] 1 sarnpai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pernbangunan Daerah (RKPD). 1 Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN .TANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAY KANANTAHUN 2011-2015.

Pasal 1

3.Bupati adalah Bupati Way Kanan. .j Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD aduluh Rcncnua Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Iahun 2005-2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015.

h.Rencana Kerja Pernbangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah I{cncdnd KCI:ia Pcrnbangunan Daerah Kabupatcn Way Kanan yang disusun setiap tahun sekali. rasaI 3 Sisrematika RP.lMD disusun sebagai berikut : BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 2015 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristis Lokasi dan Wilayah 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.3. Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.2. Kesejahtaraan Sosial 2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga 2.3. Aspek Pelayaan Umum 2.3.1. Layanan Urusan Wajib 2.3.2. Layanan Urusan Pilihan 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Kemampuan Ekonorni Daerah 2.4.2. Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur 2.4.3. Sumber Daya Manusia BAS III .... '" HAB III GAl\lBARAN PENGELOLAAN KEUANGA)\ DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANNYA 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah 3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah 3.4. AnaJisis Kemampuan Keuangan Daerah BABIV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS .1.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu-isu Straregis 4.3. Program Priorilas BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Landasan Filosofis 5.2. Visi 5.3. Misi Pembangunan 5.4. Tujuan dan Sasaran IlAIlY) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. Strategi 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Inll VII KEBI.JAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Umum 7.1. I. Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan 7.1.2. Meningkatkan Kerjasama Pembangunan 7.1.3. Meningkatkan Keterpaduan Antar Sektor dan Wilayah 7.2. Program.... 7.2. Program Pembangunan Daerah 7.2.1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 7.2.2. Peningkatan Kualitas Surnberdaya Manusia dan Kcseturaan Gender 7.2.3. Penguatan Perekonomian Daerah dan Pemantapan Ketahanan Pangan 7.2.4. Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Energi 7.2.5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 7.2.6. Pengetolaan SDA dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 7.2.7. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 7.2.8. Pembangunan Kehidupan Agama, Sosial Politik Hukum dan Budaya secara Demokratis BAil VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM KEBUTUHANPENDANAAN PRIORITAS DAN BAll IX INDIKATOR KINI!:RJA PEMBANGUNAN DAERAH 9.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi 10.2. Kaedah Pelaksanaan BABX PENUTUP Pasal 4 RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, Pasa15 RI'JMD berpeduman pad a Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025; dan mernperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 tahun 2009 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun ..... Iuhun 2010-2014. serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Perubangunan .Iangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014. Pasal 6 1\:11\ usunGn RP.lMD menjadi pedoman bagi :
a.Satuan Kerja Perangkal Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan hag; seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan I,.q;ialan pembangunan selama kurun waktu 2011 - 2015.
h.Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah KampungIKe!urahan di Kabupalen Way Kanan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RI'.IMD rnerupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 20 II sampai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 7

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 41 tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 7

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 41 tahun 2009