DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda tentang Pinjaman Daerah untuk meningkatkankemampuan pembiayaan daerah dalam rangkameningkatkan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan dan untuk mempercepat pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang dapa tmendorong pembangunan ekonomi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf' a di atas, diperlukan adanya jaminan pengembalian yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang…..
4.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12 Peraturan.….
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1755 Tahun 2016);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 146). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Pemerintahan.….
5.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali yang mana.
8.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT SMI (Persero) adalah Perusahan Pembiayaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 66 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2008.
9.Perjanjian Pinjaman Pembiayaan selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian dalam bentuk Pinjaman Pemerintah Daerah sesuai Akta Nomor 20 tanggal 09-03-2018 antara PT SMI (Persero) dengan Pemerintah Daerah yang dibuat di hadapan Notaris Pratiwi Handayani, S.H. berikut perubahan- perubahannya.
10.Fasilitas Pinjaman adalah fasilitas pinjaman daerah yang disetujui oleh PT SMI (Persero) untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman.
11.Pengembalian Pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
12.Dana..…
12.Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13.Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Gagal Bayar adalah keadaan dimana Pemerintah Daerah tidak mampu membayar kewajiban atau tunggakan kepada PT SMI (Persero) setelah melewati masa perbaikan atau jangka waktu pemulihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
15.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut sebagai RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16.Proyek adalah daftar pekerjaan yang menjadi obyek yang dibiayai dari Fasilitas Pinjaman.
17.Cost Overrun adalah kondisi dimana biaya aktual pelaksanaan kontruksi Proyek lebih besar dari yang direncanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Pinjaman Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan.
(2)Tujuan Pinjaman Daerah adalah untuk mempercepat pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi Daerah. BAB ..…

BAB III

JENIS, JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

(1)Jenis Fasilitas Pinjaman adalah pinjaman aplofend atau non-revolving.
(2)Jumlah Fasilitas Pinjaman ditetapkan sebesar maksimum Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(3)Sumber Fasilitas Pinjaman berasal dari PT SMI (Persero).
(4)Jenis Fasilitas Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sifat pinjaman dimana kelonggaran tarik yang timbul akibat pembayaran angsuran pokok tidak dapat ditarik atau digunakan kembali.

BAB IV

PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 4

Fasilitas Pinjaman digunakan untuk membiayai pekerjaan peningkatan mutu 9 (Sembilan) ruas jalan dan pembangunan 2 (dua) jembatan dengan perincian sebagai berikut: No. Pekerjaaan Jenis Pekerjaan Nilai Proyek (Rp Juta) 1 Ruas Negeri Besar - Negara Batin Jalan 11.296 2 Ruas Banjit – Kasui Jalan 9.037 3 Ruas Sp. Setia -Sp. Asam Jalan 13.556 4 Ruas Negeri Agung- Gedung Harapan Jalan 9.037 5 Ruas Negeri Baru - Sp. Tiga Jalan 6.778 6 Ruas Mesir Ilir - Gedung Harapan Jalan 10.844 7 Way Tahmi (Ruas Gunung Sari - Air Ringkih) Jembatan 11.600 8 Gantung Bumi Agung Cunar - Kampung Bumi Agung Jembatan 3.000 9 Ruas Kayu Batu-Sukarame - Gedung Batin Jalan 6.778 10 Ruas Bandar Dalam batas Lampung Utara Jalan 9.037 11 Ruas Simpang Asam-Bandar Agung Jalan 9.037 Jumlah 100.000 BAB..…

BAB V

JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

(1)Jangka waktu Fasilitas Pinjaman adalah 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pertama.
(2)Tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman adalah sebesar tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 3 (tiga) tahun yang berlaku pada saat tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman ditambah 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
(3)Suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku tetap (fixed) selama Jangka Waktu Pinjaman.
(4)Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir namun masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PT SMI (Persero).

BAB VI

PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pencairan Fasilitas Pinjaman dilakukan setelah Perjanjian Pinjaman dinyatakan efektif oleh PT SMI (Persero).
(2)Tata cara dan ketentuan pencairan Fasilitas Pinjaman diatur dan dilaksanakan sesuai dengan skema pencairan pinjaman yang dilakukan secara bertahap berdasarkan :
1. a.Tagihan yang didasarkan pada realisasi fisik pekerjaan; atau
2. b.Tagihan uang muka.
(3)Pemerintah Daerah wajib melakukan pemindahbukuan atau transfer dari RKUD ke rekening kontraktor pelaksana selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak dana pencairan dari PT SMI (Persero) efektif diterima (in good fund) di RKUD. BAB..…

BAB VII

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 7

(1)Pembayaran kewajiban atas Fasilitas Pinjaman meliputi:
1. a.pokok pinjaman;
2. b.bunga pinjaman;
3. c.biaya Provisi;dan
4. d.biaya denda atau sanksi keterlambatan pembayaran dan biaya biaya lainnya (apabila ada).
(2)Jangka waktu pembayaran pokok Fasilitas Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 24 (dua puluh empat) bulan dengan cara pembayaran dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulanan.
(3)Pembayaran angsuran pokok pertama jatuh pada bulan ke 15 (lima belas) atau setelah terlampauinya masa tenggang.
(4)Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PT SMI (Persero).

BAB VIII

PENGANGGARAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman sebagaimana Pasal 7 ayat (1) setiap tahun dalam APBD (termasuk perubahannya) selama Jangka Waktu Pinjaman.
(2)Dalam hal pembayaran Fasilitas Pinjaman telah jatuh tempo, wajib dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
(3)Biaya-biaya yang timbul atas perencanaan dan pelaksanaan Proyek yang mencakup namun tidak terbatas pada biaya pengadaan konsultan penyusun studi kelayakan, konsultan perencana dan kajian lingkungan serta konsultan pengawas dianggarkan melalui APBD (termasuk Perubahannya) selama Jangka Waktu Pinjaman.
(4)Dalam..…
(4)Dalam hal pembayaran kembali pinjaman yang telah jatuh tempo sebagaimana ayat (2) menimbulkan biaya bunga atau denda, dibebankan pada APBD (termasuk perubahannya).
(5)Terhitung sejak Perjanjian Pinjaman dinyatakan efektif sebagaimana Pasal 6 ayat (1) sampai dengan Fasilitas Pinjaman dinyatakan lunas oleh PT SMI (Persero), Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk :
1. a.menanggung dan menyelesaikan Cost Overrun atas pelaksanaan konstruksi Proyek termasuk biaya- biaya lain yang timbul sebagai konsekuensi dari Cost Overrun tersebut;
2. b.melakukan pemeliharaan atas Proyek sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
3. c.Seluruh biaya yang timbul dari butir a dan butir b dibebankan pada APBD (termasuk perubahannya).

BAB IX

PENGELOLAAN DANA FASILITAS PINJAMAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Fasilitas Pinjaman.
(2)Pengelolaan dana Fasilitas Pinjaman dilakukan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi Proyek.
(3)Bupati menunjuk dan menetapkan petugas aparatur sipil dari lintas unsur perangkat dinas atau badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan aktivitas pengelolaan Fasilitas Pinjaman sebagai mitra pengimbang rutin (day-to-day counterparty) dengan pihak PT SMI (Persero).
(4)Pelaksanaan pengelolaan Fasilitas Pinjaman sebagaimana ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
(5)Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memenuhi semua ketentuan terkait pelaporan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman dan ketentuan perundang-undangan. BAB..…

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.08/2016

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.08/2016

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016