DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3.Pembentukan UPT 4.Staf Ahli 5.Kepegawaian 6.Ketentuan Lain-lain 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
10.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Wonogiri.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri.
16.Tipe A adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
17.Tipe B adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
18.Tipe C bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
19.Tipe C bagi Dinas dan Badan adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
20.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
3. c.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. e.Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. f.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
9. i.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
10. j.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
11. k.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. l.Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman, urusan pertanahan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
13. m.Dinas Pekerjaan Umum Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
14. n.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. o.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan sub urusan air limbah;
16. p.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
17. q.Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan sebagian urusan pertanian;
18. r.Dinas Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
19. s.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Baturetno dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Batuwarno dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Bulukerto dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Eromoko dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Girimarto dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Giritontro dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Giriwoyo dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Jatipurno dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Jatiroto dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Jatisrono dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Karangtengah dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Kismantoro dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Manyaran dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Nguntoronadi dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Paranggupito dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Pracimantoro dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Puhpelem dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Purwantoro dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Selogiri dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Sidoharjo dengan Tipe A;
22. v.Kecamatan Slogohimo dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Tirtomoyo dengan Tipe A;
24. x.Kecamatan Wonogiri dengan Tipe A;
25. y.Kecamatan Wuryantoro dengan Tipe A.
(2)Dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a, huruf k dan huruf p dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025