DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPTD, Staf Ahli, Kelurahan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan bagian dari upaya penataan kelembagaan pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara profesional, proporsional, rasional, efektif, dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, serta sesuai dengan kewenangan daerah, beban kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.
9.Inspektorat daerah adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Kabupaten Wonogiri.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah di Kabupaten Wonogiri.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
13.Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Wonogiri.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
16.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
17.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bagi Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus).
18.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bagi Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
9. 9.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan,
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas besar melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik,
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Baturetno dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Batuwarno dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bulukerto dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Eromoko dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Girimarto dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Giritontro dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Giriwoyo dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Jatipurno dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Jatiroto dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Jatisrono dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Karangtengah dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kismantoro dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Manyaran dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Nguntoronadi dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Paranggupito dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Pracimantoro dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Puhpelem dengan Tipe A;
19. 19.Kecamatan Purwantoro dengan Tipe A;
20. 20.Kecamatan Selogiri dengan Tipe A;
21. 21.Kecamatan Sidoharjo dengan Tipe A;
22. 22.Kecamatan Slogohimo dengan Tipe A;
23. 23.Kecamatan Tirtomoyo dengan Tipe A;
24. 24.Kecamatan Wonogiri dengan Tipe A; dan
25. 25.Kecamatan Wuryantoro dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diturunkan dari hasil pemetaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 9

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta pusat kesehatan masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023