DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tentang : - Ketentuan Umum - Prinsip-prinsip kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah. - Rencana pembangunan daerah - Ruang lingkup perencanaan pembangunan - Rencana pembangunan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. - Pendekatan perencanaan pembangunan daerah - Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD - Perumusan rancangan akhir RPJPD - Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD - Sanksi administratif - RPJPD wajib menjadi pedoman dalam merumuskan Visi dan Misi. - Isi RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, sistematika RPJMD, - Musrenbang RPJMD - Persiapan penyusunan Renstra -Penyusunan rancangan awal Renstra PD dan sistematikanya - Verifikasi rencana Renstra PD yang dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Litbang - Isi RKPD - Penyusunan rancangan awal RKPD - Isi Renja PD - Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD , Renstra PD dan Renja PD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 5 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DAN BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), diubah sebagai berikut:
1.BAB I KETENTUAN UMUM, Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 11, angka 13, angka 14, angka 17, angka 23 dan angka 24 diubah, diantara 6 ketentuan angka 2 dan angka 3 disisipkan satu angka yaitu angka 2a, diantara ketentuan angka 15 dan angka 16 disisipkan satu angka yaitu angka 15a setelah angka 34 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 35, 36 dan 37, selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Provinsi adalah Jawa Tengah. 2a. Gubernur adalah Gubernur provinsi Jawa Tengah
3.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
8.Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
10.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11.Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Kabupaten Wonogiri.
13.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14.Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
15.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus p e m e r in t a h a n , 7 kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d a n P e n e l i t i a n d a n Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA dan LITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
17.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19.Rencana P e m b a n g u n a n Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah berjangka untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Wonogiri. 8
27.Visi a d a l a h rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh P emerintah D aerah untuk mencapai tujuan.
31.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh P D untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan LITBANG.
32.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun- tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
33.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
34.P e m a n g k u kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
35.E-Planning adalah suatu alat yang berbasis sistem aplikasi informasi teknologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD sampai dengan KUA PPAS agar dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan Permendagri 86 tahun 2017.
36.Kajian Lingkungan Hidup Startegis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
37.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
38.Semua kalimat y a n g berbunyi SKPD diubah dan dibaca PD.
2.Ketentuan BAB III “dihapus”
3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 9

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan secara:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan;
i.berwawasan lingkungan; dan
j.berkelanjutan.
1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan D aerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
(2)Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra PD; 10
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja PD.
(3)Rencana pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
1. a.Renstra Kecamatan; dan
2. b.Renja Kecamatan.
(4)Rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
1. a.RPJM-Desa;
2. b.RKP-Desa.
  1. 6.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB baru dan Pasal baru, yakni BAB VA, Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VA Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8A

(1)Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para Pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :
1. a.teknokratik;
2. b.partisipatif;
3. c.politik;
4. d.atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).
(2)Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
(5)Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional. 11

Pasal 8B

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

a.holistik
b.tematik;
c.integratif; dan
d.spasial.

Pasal 8C

(1)Kepala BAPPEDA dan LITBANG menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
(2)Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPEDA dan LITBANG melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan PD dan Pemangku kepentingan.
(3)Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada E-Planning.
(4)Penerapan E-Planning diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 11diubah, sehingga Pasal 11berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala BAPPEDA d a n L I T B A N G menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah dengan:

a.mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
b.berpedoman pada RTRW Kabupaten; dan
c.memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten lainnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:
1. b.analisis gambaran umum kondisi Daerah;
2. c.analisis permasalahan pembangunan Daerah;
3. d.penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
4. e.analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
5. f.perumusan visi dan misi Daerah;
6. g.perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
7. h.KLHS.
(2)Penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 12

Pasal 13

(1)Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
(2)Kepala BAPPEDA dan LITBANG melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
(3)Musrenbang RPJPD dihadiri oleh para Pemangku kepentingan.
(4)Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD
(5)Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
(6)Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

10.Ketentuan Pasal 15 dan Paragraf 3 pada Bagian Kedua BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025