DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2 huruf a dan penambahan huruf f, perubahan BAB III.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali; bertanggungjawab DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI WONOGIRI,
a.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah maka dibutuhkan pembiayaan yang salah satunya melalui pungutan daerah berupa retribusi;
b.bahwa pemerintah daerah Menimbang TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRI NOMOR3 TAHUN2012 TENTANGRETRIBUSIPERIZINANTERTENTUDI KABUPATENWONOGIRI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN2023 BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizin Tertentu di Kabupaten Wonogiri;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu Di Mengingat 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI. BUPATI WONOGIRI, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188); 4
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, finna, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi m assa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
7.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan ternpat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 5 budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Prasarana clan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di 1 uar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
10.Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
11.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, yaitu Dinas Pekerjaan Umum.
12.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya clisingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan clan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
13.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Geclung sesuai dengan standar teknis Bangunan Geclung.
14.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya clisingkat SLF aclalah sertifikat yang cliberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Geclung sebelum clapat climanfaatkan.
15.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Geclung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tancla bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
16.Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB aclalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Geclung clan lingkungannya, metoclologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, clan jadwal 6 1 7. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
18.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang pribadi, Badan yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
19.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan atau SBKBG.
20.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/ atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat a tau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
22.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
23.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ a tau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
24.Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
25.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang pelaksanaan pembongkaran. -t 7 selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
26.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adarah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
27.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 rn2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m? (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
28.Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang hams dipenuhi untuk memperoleh PBG.
29.Dihapus.
30.Dihapus.
31.Dihapus.
32.Dihapus.
33.Dihapus.
34.Dihapus.
35.Dihapus.
36.Dihapus.
37.Dihapus.
38.Dihapus.
39.Dihapus.
40.Dihapus.
41.Dihapus.
42.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 8 termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
43.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
49.Surat teguran adalah surat peringatan kepada wajib retribusi agar segera melunasi utang retribusi.
50.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam 9
55.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
56.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
57.Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA at.as setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak at.au pendapatan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut : rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
51.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52.Penyidikan di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
53.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
54.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 10

Pasal 4

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
(3)Dalam hal Bangunan Gedung belurn rnemiliki PBG, penerbitan PBG bersamaan dengan SLF.
(4)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum rnemiliki PBG dan/atau SLF;

Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

3.Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

f.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
b.Dihapus;
c.Dihapus;
d.Dihapus;
e.Dihapus; dan

BAB III

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNANGEDUNG

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:

a.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 11

Pasal 6

Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG. Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(5)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan Pemeliharaan dan pekerjaan Perawatan.
(6)Dikecualikan sebagai Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan untuk fungsi keagamaan. pengembangan
1. c.PBG perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.perubahan spesifikasi clan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ a tau kesehatan;
  6. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. 7.perlindungan dan/atau 12
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.lndeks Terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 7

( 1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

Pasal 10

(1)Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 9

( 1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi serta retribusi layanan lainnya.

(2)Kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) un tuk: Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.
(3)Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen PBG dan SLF;
2. b.inspeksi Penilik bangunan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan;dan
5. e.biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 398

(1)Objek Retribusi Penggunaan TKA yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
(2)Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.perwakilan negara asing;
3. c.badan internasional;
4. d.lembaga sosial;
5. e.lembaga keagamaan; dan
6. f.jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…