DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sistematika RPJPD; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam manyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah SALINAN tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan BAB ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan, serta sistematika penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
3.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stakeholder dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
b.menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
c.pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
d.pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB II RPJPD Kab. Wonogiri Tahun 2025-2045 BAB II Hal. 1 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek infrastruktur, aspek sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana, aspek kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia, aspek sosial budaya, aspek tata kelola pemerintahan, aspek demografi dan kebutuhan prasarana sarana pelayanan publik. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan 2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri secara astronomis terletak antara 7045’ dan 8015’ Lintang Selatan (LS) dan antara 110o45’ dan 111018’ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RPJPD Kab. Wonogiri Tahun 2025-2045 BAB III Hal. 1 3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 16 Agustus 2024 BUPATI WONOGIRI, Ttd. JOKO SUTOPO PROVINSI JAWA TENGAH: (2-209/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19740519 199903 2 007 Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 16 Agustus 2024 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, Ttd. FX. PRANATA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR 2… NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM. Kabupaten Wonogiri merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Wonogiri akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJPD yang meliputi visi pembangunan, misi pembangunan, arah kebijakan pembangunan, sasaran pokok pembangunan, sistematika RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025