DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kab. Wonosobo No. 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada BUMD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan road map rencana penambahan modal disetor PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2017-2020, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan rencana penyertaan modal Daerah sehingga perlu mengubahnya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
19.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
20.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Dan Sarana Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2002 Seri D Nomor 10);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembartan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jawa Tengah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 39.877.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
(2)Untuk penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Jawa Tengah sebesar Rp. 11.624.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya disesuaikan dengan rencana pemenuhan modal dasar atau rencana penambahan modal disetor.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Wonosobo sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Pada PD. BPR BKK Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Pada PD. BKK Kertek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 21 November 2018 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 22 November 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd MUHAMMAD ZUHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. Disamping itu, ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 75 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 6 (enam) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu :

1.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo (PD. BPR BKK Wonosobo);
2.Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kertek (PD. BKK Kertek);
3.Perusahaan Daerah Bhakti Husada (PD. Bhakti Husada);
4.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (PD. BPR Bank Wonosobo);
5.PT. BPD Jawa Tengah; dan
6.PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP Jawa Tengah). Khusus mengenai PT. BPD Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai road map pemenuhan modal sampai dengan Tahun 2017, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. BPD Jawa Tengah mencapai Rp.39.877.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) per posisi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya road map penambahan modal disetor Tahun 2017-2020, semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada PT. BPD Jawa Tengah di Tahun 2018 dan selanjutnya. Khusus mengenai PD. BPR BKK Wonosobo, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah sesuai road map pemenuhan modal sampai dengan Tahun 2017, sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Wonosobo mencapai Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) per posisi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo dan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 81.000.000.000,00 (delapan puluh satu milyar rupiah) dengan kepemilikan modal dasar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan Pemerintah Daerah sebesar 49% (empat puluh sembilan persen), semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo di Tahun 2018 dan selanjutnya. Khusus mengenai PD. BKK Kertek, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sebesar Rp. 6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) per posisi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya perubahan modal dasar PD. BKK Kertek pada RUPS-LB PD. BKK se-Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2014 menjadi Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada PD. BKK Kertek di Tahun 2018 dan selanjutnya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jawa Tengah sejumlah Rp. 39.877.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) merupakan modal disetor Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo maupun pengalihan AMU dan/atau pengalihan Cadangan Tujuan Perusahaan melalui mekanisme cash ini cash out APBD Kabupaten Wonosobo. ayat (2) pada PT. BPD Jawa Tengah akan diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 11.624.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dan akan dipenuhi paling lambat pada Tahun 2020 denganperincian :

a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.683.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.006.000.000,00 (empat milyar enam juta rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.935.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Wonosobo sejumlah Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan modal disetor Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo maupun pengalihan AMU dan/atau pengalihan Cadangan Tujuan Perusahaan. ayat (2) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Wonosobo sejumlah Rp. 27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) merupakan kewajiban pemenuhan kekurangan komposisi kepemilikan modal dasar yaitu 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar sebesar Rp. 81.000.000.000,00 (delapan puluh satu milyar rupiah). ayat (3) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR BKK Wonosobo sebesar Rp. 27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian :

a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
c.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
d.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah); dan
e.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.940.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

Pasal 8

ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sejumlah Rp. 6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan modal disetor Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo maupun pengalihan AMU dan/atau pengalihan Cadangan Tujuan Perusahaan. ayat (2) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan kewajiban pemenuhan kekurangan komposisi kepemilikan modal dasar yaitu 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). ayat (3) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perincian :

a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020