(1)Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Pada PD. BKK Kertek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 21 November 2018 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 22 November 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd MUHAMMAD ZUHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. Disamping itu, ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 75 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 6 (enam) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu :
1.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo (PD. BPR BKK Wonosobo);
2.Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kertek (PD. BKK Kertek);
3.Perusahaan Daerah Bhakti Husada (PD. Bhakti Husada);
4.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (PD. BPR Bank Wonosobo);
5.PT. BPD Jawa Tengah; dan
6.PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP Jawa Tengah).
Khusus mengenai PT. BPD Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai road map pemenuhan modal sampai dengan Tahun 2017, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. BPD Jawa Tengah mencapai Rp.39.877.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) per posisi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya road map penambahan modal disetor Tahun 2017-2020, semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada PT. BPD Jawa Tengah di Tahun 2018 dan selanjutnya. Khusus mengenai PD. BPR BKK Wonosobo, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah sesuai road map pemenuhan modal sampai dengan Tahun 2017, sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Wonosobo mencapai Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) per posisi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo dan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 81.000.000.000,00 (delapan puluh satu milyar rupiah) dengan kepemilikan modal dasar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan Pemerintah Daerah sebesar 49% (empat puluh sembilan persen), semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo di Tahun 2018 dan selanjutnya. Khusus mengenai PD. BKK Kertek, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sebesar Rp. 6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) per posisi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya perubahan modal dasar PD. BKK Kertek pada RUPS-LB PD. BKK se-Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2014 menjadi Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada PD. BKK Kertek di Tahun 2018 dan selanjutnya. II. PASAL DEMI PASAL