DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Gubernur Maluku telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dehgair keptitusannya Nomor 204 Tahun' 2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah
2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Ariggarah 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 mtMtig Periibahah Ketig^ ataS Perafiinffi Pemerintah Nomor 24 Tahuii 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165; Rp (57.784.774.732,24) .503.285,00 .904.387,14 .632.939,90 31.182 1.127.555 1.100.953 Rp Rp Rp Pembiayaan Surplus/ defisit Transfer Belanja Pendapatan c. c. b. a. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut:
1. 20.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahim 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2016. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS ANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(l).Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: a.Laporan Realisasi Anggaran; b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c.Neraca; d.Laporan Operasional; e.Laporan Arus Kas; f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan g.Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 910 dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. -PenerimaanRp 94.676.536.437,39 -PengeluaranRp1.882.703.653,26 PembiayaanNettoRp92.793.832.784,13

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih Anggaran dengan- Realisasi Pendapatan sejumlah Rp61.545.180.576,78 dengan rincian sebagai berikut: a.Anggaran Pendapatan setelah perubahanRp 1.162.498.813.516,68 b.RealisasiRp 1.100.953.632.939,90 Selisih lebih/(kurang) Rp 61,545.180,576,78
(2)Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp96.105.297.613,54 dengan rincian sebagai berikut: a.Anggaran Pendapatan setelah perubahanRp 1.223.661.202.000,68 b.RealisaasiRp 1.127.555.904.387,14 Selisih lebih / (kurang) Rp 96.105.297.613,54
(3)Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp4.300,00 dengan rincian sebagai berikut: a.Anggaran Pendapatan setelah perubahanRp 31.182.507.585,00 b.RealisasiRp 31.182.503.285,00 Selisih lebih / (kurang) Rp4.300,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(34.560.121.336,76) dengan rincian sebagai berikut: a.Anggaran Pendapatan setelah perubahanRp (92.344.896.069,00) b.RealisasiRp (57.784.774.732,24) Selisih lebih/(kurang) Rp (34.560.121.336,76)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (448.936.714,39) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Saldo Anggaran Lebih AwalRp94.677.166.437,39 . Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan TahunR94 6^6 536 ^-_ ~9 " Berjalan p• • • , Sub TotalRp630.000,00 c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)Rp35.009.058.051,89 Sub TotalRp35.009.688.051,89 d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun SebelumnyaRp1630 000 001 e.Lain-lainRp Saldo Anggaran Lebih AkhirRp35.009.058.051,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut: a.Anggaran Pendapatan setelah perubahanRp 94.227.599.723,00 b.RealisasiRp 94.676.536.437,39 Selisih lebih / (kurang) Rp(448.936.714,39)

(6)Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah RpO,74 dengan rincian sebagai berikut: a.Anggarari Pbndapafan sefel'ah perubahanRp1.882.703.654,00 b.RealisasiRp 1.882.703.653,26 Selisih lebih / (kurang) Rp0,74
(7)Selisih anggaran dengan realisasi' Pembiayaan netto sejumlah Rp(448.936.715,13) dengan rincian sebagai berikut: a.Anggaran Pendapatan setelah perubahanRp 92.344.896.069,00 b.RealisasiRp 92.793.832.784,13 Selisih lebih / (kurang) Rp(448.936.715,13)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah a.JumlahAsetRp 1.416.885.040.613,78 b.JumlahKewajibanRp 46.093.512.764.01 C JbmMEkaitasDapaRp 1.416.885.040:613,78

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut: ^.Pehdapdfaih-LCrRpT. 162.232.092.581,48 b.BebanRpl.075.123.278.986,73 c.PosLuarBiasaRp 3.557.213.351,00 d.Surplus LORp 83.551.600.243,75

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir saiffpai defigdn D^s^hibdf taftiM 2016 ^^bagdi berikuf: a.Saldo kas awal 1 Januari 2016Rp95.074.013.912,19 b.Arus kas dari Aktivitas OperasiRpl37.737.703.156,21 c.Arus kas dari Aktivitas InvestasiRp(197.147.477.888,45) d.Arus kas dari Aktivitas PendanaanRp (257.703.653,26) e.Arus kas dari Aktivitas TransitorisRp (253.037.149,00) f.Saldokasakhirper31Desember2016Rp35.153.498.377,69

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuahgan.

Pasal 7

a.Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.1 :RingkasanLaporanRealisasiAnggaranmenurutruusan Peffierintah Daerah dan organisasi; Lampiranl.2 :RincianLaporanRealisasiAnggaranmenuruturusanpemerintahan

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aftgga^^iff Pend^ataff dan BdlanjiT Dier^^^ sebagai rincian lebih lanjuf datf Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015