DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Balikpapan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang struktur dan tata organisasi RSUD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 3
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
8.Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
9.Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
10.Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
11.Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan.
12.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)RSUD merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan.
(2)RSUD dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 4

Pasal 4

(1)RSUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
(2)Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola dengan standar mutu dan kendali biaya.
(3)Standar mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal RSUD.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
2. b.penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD;
4. d.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
5. e.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
6. f.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD;
7. g.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
8. h.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
9. i.pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;
10. j.pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
11. k.pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis;
12. l.pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
(2)Standar Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh Komite. 5
(3)Standar Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Kepala Bagian Umum, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Bidang Pelayanan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pelayanan Medik; dan
  2. 2.Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
4. d.Bidang Penunjang, membawahkan:
  1. 1.Seksi Penunjang Medik; dan
  2. 2.Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam Medik;
5. e.Bidang Pengendalian dan Pengembangan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pengaturan Komite, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
(3)Untuk membantu Walikota dalam membina RSUD, Walikota dapat membentuk dan mengangkat Dewan Penyantun atas usul Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan pada RSUD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahlian.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 6

BAB VI

ESELON

Pasal 9

(1)Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam mengelola Rumah Sakit setiap pimpinan dan seluruh karyawan RSUD wajib menegakkan integritas, nilai dan standar etika Rumah Sakit serta berkomitmen terhadap kompetensi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit, setiap pimpinan dan karyawan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antara satuan kerja perangkat daerah lainnya atau dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
(4)Dalam hal pelaksanaan tugas Rumah Sakit yang terkait dengan teknis fungsional baik kesehatan atau lainnya, RSUD diperbolehkan untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan institusi yang membidangi kegiatan teknis tersebut.
(5)Rincian Tata Kerja di RSUD diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws).

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 3
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
8.Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
9.Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
10.Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
11.Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan.
12.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)RSUD merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan.
(2)RSUD dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 4

Pasal 4

(1)RSUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
(2)Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola dengan standar mutu dan kendali biaya.
(3)Standar mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal RSUD.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
2. b.penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD;
4. d.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
5. e.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
6. f.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD;
7. g.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
8. h.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
9. i.pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;
10. j.pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
11. k.pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis;
12. l.pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
(2)Standar Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh Komite. 5
(3)Standar Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Kepala Bagian Umum, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Bidang Pelayanan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pelayanan Medik; dan
  2. 2.Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
4. d.Bidang Penunjang, membawahkan:
  1. 1.Seksi Penunjang Medik; dan
  2. 2.Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam Medik;
5. e.Bidang Pengendalian dan Pengembangan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pengaturan Komite, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
(3)Untuk membantu Walikota dalam membina RSUD, Walikota dapat membentuk dan mengangkat Dewan Penyantun atas usul Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan pada RSUD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahlian.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 6

BAB VI

ESELON

Pasal 9

(1)Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam mengelola Rumah Sakit setiap pimpinan dan seluruh karyawan RSUD wajib menegakkan integritas, nilai dan standar etika Rumah Sakit serta berkomitmen terhadap kompetensi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit, setiap pimpinan dan karyawan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antara satuan kerja perangkat daerah lainnya atau dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
(4)Dalam hal pelaksanaan tugas Rumah Sakit yang terkait dengan teknis fungsional baik kesehatan atau lainnya, RSUD diperbolehkan untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan institusi yang membidangi kegiatan teknis tersebut.
(5)Rincian Tata Kerja di RSUD diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws).

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007