(1)Pelayanan bidang Perikanan meliputi:
a.perikanan budidaya yang terdiri dari pembenihan dan pembesaran ikan;
b.pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; dan
c.sarana dan prasarana Perikanan.
(2)Pelayanan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.tempat penyediaan produk benih ikan hasil Perikanan budidaya;
b.pelayanan data, informasi dan statistik Perikanan;
c.bimbingan teknis budidaya Perikanan;
BABV PELAYANAN BIDANG PERI KANAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas. PeternakanBidang(3) Penyelenggaraan pelayanan 21 Pasal 18 :1) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, dapat melakukan kerja sarna dengan:
a.badan usaha milik negara;
b.badan usaha milikdaerah;
BAB VI KERJA SAMA Pasa117 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan layanan bidang Perikanan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalarn Peraturan Wah Kota.
d.pemberdayaan masyarakat, Pelaku Usaha pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan;
e.pengawasan keamanan dan pengujian mutu produk hasil Perikanan;
f.pengawasan pembangunan Perikanan;
g.pengelolaan pengaduan masyarakat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat; dan
h.peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
(4)Pelayanan sarana dan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:
a.fasilitasi sarana dan prasarana Perikanan budidaya;
b.fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; dan
c.fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan Perikanan.
(5)Penetapan jenis pelayanan bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan berdasarkan:
a.kebutuhan masyarakat Daerah Kota;dan
b.potensi sumber daya Daerah Kota.
22
a.perencanaan;
b.pengelolaanpasokan dan permintaan produk pangan;
c.data dan informasipangan sesuai kebutuhan; dan d.pemantauan dan evaluasi.
(3)Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.
(4)Dinas melakukan pemberdayaan pada masyarakat luas untuk melakukan dan menerapkan teknologi infromasi dalam bidang pangan.
(5)Pembuatan rencana induk ketahanan pangan setiap 5 tahun dengan substansi dasar konsep dan filosofiserta keterkaitan ketahanan pangan dengan bidang atau sektor pembangunan bidang lainnya.
sertapenyajian,penganalisaan, penyirnpanan, penyebaran data.
(2)Sistem informasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan untuk: