DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. Ill concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ^ Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ^ Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); lO.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota ^ Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16); n Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.Walikota adalah Walikota banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatdengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Banjarmasin.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. ll.Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12.Perencanaan Berperspektif Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13.Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai unsur pendanaan untuk f"> mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. n

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melaluipengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menanganipemberdayaan perempuan. BAB in RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
a.penetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Kota Banjarmasin;
b.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kota Banjarmasin;
c.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kota Banjarmasin;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kota Banjarmasin;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kota Banjarmasin;
f.pemberian bantuan teknis fasilitasi pelaksanaan PUG yang meliputi analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan /"*^ pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG skala Kota Banjarmasin;
g.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kota Banjarmasin;
h.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kota Banjarmasin;

BAB IV

KEWENANGAN r*\ Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing- masing SKPD yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap Dokumen RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana StrategisSKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPDdapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi ataupihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(4)Ketentuan metode alur kerja analisis gender sebagaimana dimaksud pada ^ ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 8

(1)BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 9

as Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Kota Banjarmasin.

Pasal 10

Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Kota Banjarmasin.

Pasal 11

(1)Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk pokja PUG.
(2)Susunan keanggotaan pokja PUG adalah seluruh kepala SKPD.
(3)Pembentukan pokja PUG ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 12

Tugas pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG masing-masing SKPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Stake holder dan masyarakat;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
e.menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
h.memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kota Banjarmasin;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kota Banjarmasin; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal point di f> masing-masing SKPD;

Pasal 13

(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
(2)Rencana Aksi Daerah PUG di kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di daerah; {ASy Bagian Ketiga Focal point

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN r*\ Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN r*\ Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959