Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.Walikota adalah Walikota banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatdengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Banjarmasin.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
ll.Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12.Perencanaan Berperspektif Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13.Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai unsur pendanaan untuk f"> mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
n BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan pelasanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:
a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melaluipengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menanganipemberdayaan perempuan.
BAB in RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. BAB IV KEWENANGAN r*\ Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
a.penetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Kota Banjarmasin;
b.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kota Banjarmasin;
c.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kota Banjarmasin;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kota Banjarmasin;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kota Banjarmasin;
f.pemberian bantuan teknis fasilitasi pelaksanaan PUG yang meliputi analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan /"*^ pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG skala Kota Banjarmasin;
g.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kota Banjarmasin;
h.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kota Banjarmasin;
BABV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan