DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut: Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Tipe B; Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Tipe A; Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Tipe B; Dinas Daerah; dan Badan Daerah. Kecamatan juga ditetapkan sebagai perangkat daerah. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. Pembiayaan masing-masing organisasi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

a.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dan merupakan kewenangan yang diamanatkan dalam undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; WALIKOTA BANJARMASIN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG NOMOR 7 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKOTABANJARMASIN Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTA BANJARMASIN Dan WALIKOTABANJARMASINu Dengan Persetujuan Bersama
3. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .2015Nomor2036);
4. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). u
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Tipe B; U Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:
a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kenda1i;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 2

BABII PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah KotaBanjarmasin.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBanjarmasin.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjarmasin.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRDadalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjarmasin.
10.Inspektorat adalah Inspektorat KotaBanjannasin.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah KotaBanjannasin.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah KotaBanjarmasin.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang tertentu. u

b.Sekretariat DPRDadalah Sekretariat DPRDTipe A;
c.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dad :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang TipeA menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosia1;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian,bidang Kelautan dan Perikanan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi,Usaha kecil, menengah dan bidang Tenaga Kerja;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; u u

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada unit kerja dibawah Perangkat Daerah dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPI').
(2)UPI' dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan telmis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

BAB III PEMBENTUKANUPT Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan U lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKANUPT Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan U lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Kecamatan Banjarmasin Utara dengan Tipe A;
b.Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Tipe A;
c.Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Tipe A;
d.Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Tipe A;
e.Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Tipe A.

Pasal 4

e.Badan Daerah terdiri dati :
1. 1.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, danfungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. 17.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
5. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
6. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian; Pasa111

(1)Walikotadalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)staf ahli.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABIV STAF AHLI Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPI' yang baru. Pasall0 u (I) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (I) dikembangkan secara bertahap menjadi BLUD.
(2)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah Kota Banjarmasin dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeIja secara profesional. U (2) Rumah sakit daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan hadan layanan umum daerah.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis clinas daerah Kota Banjarmasin di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kota Banjarmasin.
(2)Satuan pendidikan daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

3.Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2.Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
1.Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. u Pasa116

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pasa114 Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur dan saran a prasarana yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. u Pasa113 Pembiayaan masing-masing organisasi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BABVI PEMBIAYAAN Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikotasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BABV KEPEGAWAIAN Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
2. b.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kots. Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
3. c.Peraturan Daerah KotaBanjarmasinNomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tats. Kezja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
4. d.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kota Banjarmasin; u Pasa117
  1. 7.Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan perda ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016. u
  2. 6.Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
  3. 5.Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahanbidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, temp melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. 4.Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan eli bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) elibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum eliundangkan. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (-166/;::0-10) LEMBARAN DAERAH DAERAH BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 7 H. HAMLI KURSANI SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 9 Se p be mbor :..C: 6 11:: WALIKOTABANJARMASIN Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 ce p te mber ~016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggall Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

PEMBENTUKANUPT Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan U lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

KETENTUANPERALIHAN Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

PEMBENTUKANUPT Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan U lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

KETENTUANPERALIHAN Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019