9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BABVI PENDANAAN
8.Ketentuan BABVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
NOMORREGlSTRASl PERATURANDAERAHKOTABANJARMASlN,PROVINSl KALIMANTANSELATAN: (3-97 /2U21 ) LEMBARANDAERAHKOTABANJARMASlNTAHUN2021 NOMOR 3 SIIGITO Plh. SEKRETARISDAERAHKOTABANJARMASIN, Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 14 September 2C~:1 ~!.-. lBNU SINA WALIKOTABANJARMASlN, Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 1 3 se ote mbe r 2l z 1 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota mengenai pembentukan UPTD baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Semua peraturan walikota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbit sebelum diundangkannya peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Dalam rangka penyempurnaan, pada Peraturan Daerah ini juga terdapat materi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelolaan Keuangan, Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah yang ideal yaitu miskin struktur tepat fungsi, maka dilakukan juga penggabungan 2 (dua) perangkat daerah menjadi 1 (satu) perangkat daerah, yaitu penggabungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dengan pembentukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya, dan untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, maka perlu dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pedoman dan penetapan status kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin diatur pada Ketentuan Peralihan, maka selanjutnya perlu dimasukkan dalam susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KOTABANJARMASIN Angka 12 Pasa115A Cukup jelas. Angka 11 BABVIA Cukup jelas. Angka 10 Pasal 15 Cukup jelas. Angka9 Pasal 13 Yang dimaksud "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Angka8 BABVI Cukup jelas. Angka 7 Pasal 12 Cukup jelas. Angka6 Pasall0 Cukup jelas. Angka5 Pasal 9 Cukup jelas. Angka4 Pasal 5 Cukup jelas. Angka3 Pasal 4 Cukup jelas. Angka2 Pasal 3 Cukup jelas. Angka 1 Pasall Cukup jelas. Pasal I II. PASALOEMI PASAL Pendapatan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 63 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR Cukup jelas. Angka 13 Pasal 16 Cukup jelas. Pasal II