DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 198

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Bangunan Gedung, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Teknis Bangunan Gedung; Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Infrastruktur Bangunan Gedung yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas; Bangunan Gedung dengan Nuansa Kearifan Lokal; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan, keandalan Bangunan Gedung serta guna terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian;
c.bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik tersendiri yang mengacu Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai dengan tertib guna terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan arsitektur lokal;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga perlu diganti; WALlKOTABANJARMASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN2024 TENTANG BANGUNANGEDUNG WALlKOTABANJARMASIN PROVINSIKALlMANTANSELATAN

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; Mengingat:

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor .82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeJja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeJja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeJja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20i9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang. Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021~2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Daerah adalah Kota Banjarmasin. 5, Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.WaHKota adalah Wali Kota Banjarmasin.
7.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan -di bidang Bangunan Gedung.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekeIjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPrSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
10.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
11.Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
12.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
13.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki darr/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan Iatau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
14.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGBANGUNANGEDUNG. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN dan/ atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
15.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta. pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
16.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danj atau prasarana dan sarananya.
17.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan eagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang eagar budaya.
18.Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
19.Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur seeara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
20.Bangunan Panggung adalah wujud fisik hasil konstruksi berupa gedung atau rumah panggung serta. tidak diuruk, tidak menghilangkan fungsi sebagai resapan air pada bagian fungsi bawah bangunan yang mengairi bawah bangunan.
21.Omamen Arsitektur Tradisional adalah representasi teknik membangun dari tradisi budaya bermukim masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut sekelompokbudaya tertentu.
22.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping. 23, Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
24.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
25.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan atau SBKBG.
26.Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBGadalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
27.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
28.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
29.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
30.KoefisienTapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTS adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
31.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Pemerintah Daerah.
32.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
33.Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/ atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
34.Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG
35.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkwnpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
36.Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
37.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik Bangunan Gedung danj'atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/ atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
38.Pengunjung adalah semua orang selain Pengguna Bangunan Gedung yang beraktivitas pada Bangunan Gedung.
39.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung. .
40.Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
41.Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan usaha yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
42.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukwn atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
43.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
44.Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau Pemerintah Daerah.
45.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Prasarana dan Sarana adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
46.Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah pusat,
47.Sertiflkat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertiflkat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
48.Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berlsi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
49.Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis
50.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKKadalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
51.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKB9, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
52.Tim Profesi Ahli yang seIanjutnya disingkat TPAadalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
53.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah 'Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas Iantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
54.Sekretariat TPA,TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA,TPT,dan Penilik.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan klasiftkasi Bangunan Gedung;
b.standar Teknis Bangunan Gedung;
c.proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
d.infrastruktur Bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang fiisabilitas;
e.Bangunan Gedung dengan nuansa kearifan lokal;
f.peran serta Masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pendanaan;
i.sanksi administratif;

Pasal 3

(1)Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini:
1. a.mewujudkan Bangunan Gedung di Daerah yang fungsional. dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. b.mewujudkan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
3. c.mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bangunan Gedung berlandaskan asas:

a.kemanfaatan;
b.keselamatan;
c.keseimbangan; dan
d.keserasian.
1. 55.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPRadalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
2. 56.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
3. 57.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, danl atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. 58.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. 59.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
6. 60.Peraturan Wall Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
7. 61.Keputusan Wall Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

Pasal 7

(1)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia. Paragraf2 Penetapan Fungsi Bangunan Gedung Pasa16
(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan Bangunan Gedung.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.fungsi usaha;
4. d.fungsi sosial dan budaya; dan
5. e.fungsi khusus.
(3)Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
(4)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.
(5)Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
(6)Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk satu Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang dimiliki Bangunan Gedung.
1. a.fungsi Bangunan Gedung; dan
2. b.klasiftkasi Bangunan Gedung. Umum BABII FUNGSIDANKLASIFIKASIBANGUNANGEDUNG
3. j.penyidikan; dan
4. k.sanksi pidana.
(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6 diklasifikasikan berdasarkan:
1. a.tingkat kompleksitas meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung sederhana;
  2. 2.Bangunan Gedung tidak sederhana; dan
  3. 3.Bangunan Gedung khusus;
2. b.tingkat permanensi meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung permanen; dan
  2. 2.Bangunan Gedung nonpermanen;
3. c.tingkat risiko bahaya kebakaran meliputi: .,
  1. 1.Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tmggi;
  2. 2.Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
  3. 3.Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran rendah;
4. d.lokasi meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung di lokasi padat;
  2. 2.Bangunan Gedung di lokasi sedang; dan
  3. 3.Bangunan Gedung di lokasi renggang;
5. e.ketinggian Bangunan Gedung meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung super tingg1;
  2. 2.Bangunan Gedung pencakar langit;
  3. 3.Bangunan Gedung bertingkat tinggi;
  4. 4.Bangunan Gedung bertingkat sedang; dan
  5. 5.Bangunan Gedung bertingkat rendah;
6. f.kepemi1ikanBangunan Gedung meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung negara; dan
  2. 2.Bangunan Gedung selain milik negara;
7. g.klas bangunan meliputi:
  1. 1.klas 1;
  2. 2.klas 2; Pasa! B
(1)Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.
(2)Dalam hal RDTRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun dan/ atau belum tersedia maka fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW.
(2)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.
(3)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
(4)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.
(5)Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Setiap Bangunan Gedung hams memenuhi ketentuan administratif dan Standar Teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
(2)Ketentuan administratif Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.status hak atas tanah/izin pemanfaatan hak atas tanah;
2. b.status kepemilikan Bangunan Gedung; dan
3. c.PBG.
(3)Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.persyaratan tata bangunan; dan
2. b.persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)dan ayat (3) serta klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dalam PSG, SLF, dan SBKBG.
(2)Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/ atau klasifikasi Bangunan Gedung, 'Pemilikwajib mengajukan PSG perubahan.

3.k1as 3;
4.klas 4;
5.klas 5;
6.klas 6;
7.klas 7;
8.klas 8;
9.klas 9; dan
10.klas 10.

(2)Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya.
(3)Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.

BAB III

STANDARTEKNISBANGUNANGEDUNG Pasall0

Pasal 14

(1)Setiap orang atau badan wajib memiliki PBG dengan mengajukan permohonan PSO kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan:
1. a.pembangunan Bangunan Gedung dan/ atau prasarana Bangunan Gedung baru; dan
2. b.mengubah,memperluas,mengurangi dan/ atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
(2)PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BGFKoleh Pemerintah Pusat.
(3)PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
(4)PBGsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi proses: Paragraf3 Persetujuan Bangunan Gedung Paragraf2 Status KepemilikanBangunan Gedung Pasal 13
(1)Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan SBKBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BOFK oleh Pemerintah Pusat.
(2)Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Pemilik bukan pemilik tanah, maka pengaliban hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan pemilik tanah.

Pasal 12

(1)Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus jelas memiliki status hukum alas hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Status hukum alas hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah ~c:nguasaan atas tanah sebagai tanda bukti penguasaan atau kepemIlikan tanah, surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah dapat berupa:
1. a.sertiftkat tanah; .
2. b.surat keterangan tanah/ sporadik; dan
3. c.surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Terhadap bangunan yang dibangun di atas tanah milik orang lain harus mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah dalam bentuk peIjanjian tertulis.
(4)PeIjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.luas, letak dan batas tanah;
3. c.fungsi Bangunan Gedung; dan
4. d.jangka waktu pemanfaatan tanah.
5. a.konsultasi perencanaan; dan
6. b.penerbitan.
(5)Pro~es ~onsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.pendaftaran;
2. b.pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
3. c.pemyataan pemenuhan Standar Teknis.
(6)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilikmelalui 51MBG.
(7)Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan informasi:
1. a.data Pemohon atau Pemilik;
2. b.data Bangunan Gedung; dan
3. c.dokumen rencana teknis.
(8)Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilikmelalui SIMBG. (iO) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan oleh TPAatau TYr.
(11)Selain kewajiban memiliki PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bangunan Gedung yang sudah terbangun tapi belum memiliki 1MB wajib mengajukan permohonan PBG.
(12)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (11)dikenakan sanksi administratif.

Pasal 15

(1)Setiap orang yang akan mengajukan permohonan PBG wajib mendapatkan surat KRK/KKPR untuk lokasi yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
(2)Surat KRK/KKPRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
1. a.zona dimana lokasi bersangkutan berada;
2. b.fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
3. c.ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
4. d.jumlah lantai/Iapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTByang diizinkan;
5. e.GSB dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
6. f.KDBmaksimum yang diizinkan;
7. g.KLBmaksimum yang diizinkan;
8. h.KDHminimum yang diwajibkan;
9. i.KTBmaksimum yang diizinkan;
10. j.jaringan utilitas kota; dan
11. k.luas lahan efektif yang dapat direncanakan setelah dikurangi sempadan dan rencana jalan.
(3)Dalam surat KRK/ KKPRsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 19

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

a.ketentuan arsitektur Bangunan Gedung; dan
b.ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung.

Isi peraturan

Teks198PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 19

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 19

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012