DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarmasin

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin; PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2026 DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA WAll KOTA BANJARMASIN, WAll KOTABANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

c.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta telah dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Mengingat Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan l.embaran Negara RepublikIndonesia Nomor5601) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2025 ten tang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tabun 2019 Nomor52, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6323);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerab (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tabun 2012 Nomor754);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor64 Tabun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BerltaNegara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor1447);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor 1781);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATAN DAN8ELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2026. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan 8ersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA8ANJARMASIN dan WALlKOTA8ANJARMASIN
31.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 8anjarmasin (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 8anjarmasin (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor63);
32.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 66);
33.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 86);
34.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 90); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.WallKota adalah WallKota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 'DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan DPRDdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahnilai kekayaanbersihdalam periodetahun anggaranberkenaan.
8.Pendapatan AsliDaerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi. sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan! atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Pasal 1 289.596.406.386,00 20.000.000.000,00 269.596.406.386,00 0,00
1.Penerimaan Rp
2.Pengeluaran Rp Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp Berkenaan (SILPA)

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2026
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.363.233.235.513,00(dua triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, BelanjaDaerah dan PembiayaanDaerahdenganrincian sebagaiberikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 2.093.636.829.127,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.363.233.235.513,00 Surplus/ (Defisit) Rp (269.596.406.386,00)
3. c.Pembiayaan Daerah Pasal 2
  1. 14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  2. 15.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  3. 16.BelanjaModaladalah pengeluarananggaran untuk perolehanaset tetap dan aset lainnya yangmemberimanfaatlebihdari 1 (satu)periodeakuntansi.
  4. 17.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat tennasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  5. 18.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
  6. 19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  7. 20.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.363.233.235.513,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Operasi;
2. b.Belanja Modal;
3. c.BelanjaTidakTerduga;dan
4. d.BelanjaTransfer;
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.912.676.267.034,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 254.682.721.311,00Rp.b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.317.663.573.311,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Rp. 1.062.980.852.000,00 Pusat 147.846.567.874,00Rp.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.093.636.829.127,00 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:
1. a.Pendapatan AsliDaerah;
2. b.Pendapatan Transfer;
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp775.973.255.816,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah Rp. 540.871.392.879,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 38.728.175.686,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaaan Yang Rp. 48.527.119.377,00 Dipisahkan
4. b.Lain-LainPADyang sah
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.703.793.781,00(enam belas miliar tujuh ratus tigajuta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
(5)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
(6)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)meliputi:
1. a.keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. c.kerusakan saran aIprasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; danl atau
4. d.bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja ModalTanah Rp. 144.631.233.000,00 Belanja ModalPeralatan dan Mesin Rp. 48.706.858.754,00 Belanja ModalGedung dan Bangunan Rp. 151.769.980.374,00 Belanja ModalJalan, Jaringan, dan Rp. 83.489.009.570,00 lrigasi Belanja ModalAset Tetap Lainnya Rp. 56.568.000,00 Belanja ModalAset Lainnya Rp. 199.525.000,00 5. 6. direncanakan sebesar Rp428.853.174.698,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 1. 2. 3. 4.
  1. 1.Belanja Pegawai Rp. 929.931.938.656,00
  2. 2.Belanja Barang dan Jasa Rp. 924.555.705.591,00
  3. 3.Belanja Hibah Rp. 53.741.622.787,00
  4. 4.Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.447.000.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 5
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan;
2. b.Pengeluaran Pembiayaan; dan
3. c.Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranDaerah Tahun Berkenaan.
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp289.596.406.386,OO(dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, yaitu Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp20.000.000.000,OO (dua puluh miliar rupiah).
1. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib,yaitu 1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TAyang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. 2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendall Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan; dan Iatau
3. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan Iatau masyarakat.
(8)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan. Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Daftar Dana Cadangan Daftar Pinjaman Daerah
1. n.Lampiran XIV
2. o.Lampiran XV
3. p.Lampiran XVI
4. m.Lampiran XIII
5. j.Lampiran X
6. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII
7. i.Lampiran IX
8. f.Lampiran VI
9. g.Lampiran VII
10. h.Lampiran VIII
11. e.Lampiran V
12. d.Lampiran IV
13. c.Lampiran III
14. b.Lampiran II Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
15. a.Lampiran I Ringkasan APBDyang Diklasiftkasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut
(4)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,-(nol rupiah). NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVTNSI KALIMANTANSELATAN: ( '11-136/ ~C:~5 ) IKHSAN BUDIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR '11 KOTA BANJARMASIN,SEKRETARIS D Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 3C Dc sctnoo r Z.025 Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 30 Desember 2L25 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru dengan Penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan WaH Kota.

Pasal 7

Halaman 2SIPD RI d'ccf.lk pada 2025·12-3020.'39./7 Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 289.596.406.386,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 20.000.000.000,00 Jumlah Penerlmaan Pemblayaan 289.596.406.386,00 Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 20.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 269.596.406.386,00 6.3 Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 Ha arran 10SIPD·RI : d,celak p<1da2025-12·3020.39.50 Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 Walikota Belanja Kode Urusan Pemerlntah Daerah Pendapatan Operasl Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0011 Kelurahan Pemurus Dalam 0,00 1.437.362.920,00 0,00 0,00 0,00 1.437.362.920,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0012 Kelurahan Tanjung Pagar 0,00 848.257.800,00 0,00 0,00 0,00 848.257.800,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 13.734.502.549,00 253.907.000,00 0,00 0,00 13.988.409.549,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 0,00 13.734.502.549,00 253.907.000,00 0,00 0,00 13.988.409.549,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kola 0,00 13.734.502.549,00 253.907.000,00 0,00 0,00 13.988.409.549,00 Banjannasin 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.093.571.429.127 1.912.676.267.034 428.853.174.698 16.703.793.781 5.000.000.000, 2.363.233.235.513 ,00 ,DO ,00 ,00 00 ,00 Halaman 616SIPD·RI.' dlceiak pada 2025-12·30 20·.JO·15 Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS I 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.990.000,00 Sub Keglatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlzinan Kendaraan Dlnas Operaslonal atau Lapangan Indlkator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dlpellhara dan dlbayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.070.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indlkator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dlpellhara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Keglatan : 8.Q1.01.2.09.0006Pemellharaan Peralatan dan Mesin Lalnnya Indlkator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipellhara KODE REKENING URAIAN ,JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.140.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lalnnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dlrehabilitasl KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - 0,00 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMlAH DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 289.596.406.386,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 289.596.406.386,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 20.000.000.000,00 Halaman 4SIPD·RI: dic81akpada 2025· 12·3020:41. 15 Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 Walikota Kelompok Belanja Kode Uraian Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer I I I TOTAL 1.912.676.267.034,00 428.853.174.698,00 16.703.793.781,00 5.000.000.000,00 2.363.233.235.513,00 Halamsn 8SIPD RI atcete« pede 2025 12·3020:41 :29 Kota Baniarmasln, 30 Desember 2025 No Jenis Pelayanan Oasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4

2.Rehabilitasl Soslal Dasar Penyandang Disabilitas Fasilitasi Psmbuatan Dokumen Kependudukan bagl 2.800.000,00 Terlantar, Anal<Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Penyandang Disablillas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 30.000.000,00 Kesehatan Oasar Pemberian Bimbingan Flslk, Mental, Spiritual, dan 529.843.000,00 Sosial Pemberlan Blmbingan Sosial kepada I<eluarga Penyandang Olsabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 6.209.400,00 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakal Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 155.715.500,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 85.726.800,00 Pemberlan Layanan Rujukan 40.508.400,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Ketuarga 22.450.000,00 Pemberian Pelayanan Reunitikasi Keluarga 30 127.800,00 Penyediaan Alat Bantu 47.680.000,00 Penyediaan Permakanan 2.118.874.230,00 Penyedlaan Sandang 55.021.000,00 Tolal 3.124.956.130,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bldang Soslal 4.001.074.640,00 Halarnnn 8~/PO tu cilwt,lk pada 2025 f23020·J "5,) Kola Banjarmasin, 30 Oesember 2025 Walikota KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APeD (Rp) 1 2 3 4 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 358.803.800,00 338.878.100,00 EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 766.834.300,00 845.847.100,00 PENINGK.ATANKUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Halarr.an 256SIPD-RI : d,cetak pad" 2025 1230 20.42. 11 Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 Kode Uralan RKPD PPAS Rancangan APBD (Rp) (Rp) (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0012 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.793.800,00 0,00 0,00 KABUPATENIKOTA 7.01.0.00.0.00.03.0012 X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.793.800,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 X XX 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.793.800,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Gadang 940.382.780,00 940.382.780,00 725.049.420,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 X XX 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.730,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Kertak Baru llir 671.962.200,00 671.962.200,00 587.695.150,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 X XX 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 0,00 0,00 TOTAL 2.160.075.931.702,00 2.160.075.931.702,00 2.363.233.235.513,00 Halama!140SJPD·RJ.dlcclak pada 2025-' 2.3020:44.16 MUHAMMAD Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025 Priorltas Alokasl Anggaran BelanJa Dalam Rancangan APBD No Prloritas Pembangunan Nasional Pembangunan Program SKPD Jumlah Pelaksana Tidak Provinsi Operasi Modal Terduga Transfer Memperkuat reformasi politik. PROGRAM
05.Peningkatan Tata PENUNJANG hukum dan birokrasl, serta Kelola Pemerintahan URUSAN Sekretariat 239 memperkuat pencegahan dan Yang Fokus Pad a PEMERINTAHAN DPRD Kota 55.097.858.246.00 4.102.697.000,00 0,00 0,00 59.200.555.246,00 pemberantasan korupsi. narkoba, Pelayanan Publik DAERAH Banjarmasin judi. dan penyeludupan. KABUPATENfKOTA TOTAL 1.364.231.927.154,00 245.008.726.805,00 0,00 0,00 1.609.240.653.959,00 Hal.1t11iln 1S/PO-RI • dICI)I,~1<p.1d.12025 I:' 3020'·17'11 Kola Banjarmasin. 30 Desember 2025 Walikota ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e Golongan IVld Golongan IVle 18 113 131 Golongan IVIb 8 27 295 2 332 Golongan IV/a 84 41 287 12 424 Golongan IIlIe Golongan III/d 22 186 604 100 912 Golongan IIlIe 2 158 533 104 797 Golongan IIlIb 49 394 223 666 Golongan IIlIa 3 145 263 411 Golongan Ille Golongan IIld 146 59 205 Golongan IIle 71 109 180 Golongan IIIb 3 9 12 Golongan lila 14 14 Golongan lIe Golongan lId 2 2 Golongan lie 5 5 Golongan lib 1 1 Golongan lIa PPPK 2541 1492 4033 KOT A BANJARMASIN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2026 Lamplran X : Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Desember 2025 C :II > o » > z ~ ,.... > "'0 o :II > Z A o ~ z C> A o o m A 0 ~ iii > c CD "'0 r- I III m ~ :J 0 » 0;. ~ ~ "0 ~ 3 ~ ~. » III :;) If) ~ 0 _5· to) ~ z 0 "'0 0 <1> 0 IQ 3 OJ :r C1> IQ Q c If) !!!.. '" C1> .. OJ IlJ 3 .. w :;) ::I CT 0 0 f.I ~ -I :l 0 I» I»

(1):r <1> I'IJ III C ~ 0
(1):;) I'IJ 3 '" 01 CT 0 ~ N (11 I\) 0 N U1 Kota Banjarmasin. 30 Desember2025 Tahun Nama Badanl Dasar Hukum Bentuk Penyertaan Jumlah Modal Yang lalah dl Jumlah modal yang telah Hasll penyertaan Jumlah modal Jumlah sisa modal Jumlah Penyertaan PenyertaanModal Sisa modal yang (investasi) yang akan (Invastasi)yang dl No Penyertaan lembagalPihak PenyertaanModal Modal (tnvestasi Modal Investasl Daerah sertakan sampai tahun Tahun Ini dlsertakan sampal belum disertakan modal (Investasi) diterima kemball sertakansampal Modal Ketiga (Investasi Daerah) Daerah) Anggaran Lalu dengan tahun onj daerah tahun ini tahun in! dengan lahun Inl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 Perseroan Terbalas Peraturan OaerahKote 1 2026 Bank Pembangunan Banjarmasln Nomor 4 Uang 70.000.597.704 30.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000 20.000.597.704 0 0 50.000.000.000 Daerah (BPD) Tahun 2022 Kalimantan Selatan Jumlah KOTA BANJARMASIN DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XII: Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal: 30 Oesember2025 .u....... Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhlr Tahun Perkiraan Penambahan Tahun Perkiraan Pengurangan Tahun Perkiraan Saldo Pada Akhlr 2025 2026 2026 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 1 Tanah 2.251.538.801.165,00 144.631.233.000,00 0,00 2.396.170.034.165 2 Peralatan dan Mesin 1.180.129.681.695,68 48.706.858.754,00 19.278.701.199,10 1.209.557.839.251 3 Gedung dan Bangunan 1.791.591.158.085,20 151.769.980.374,00 4.601.149.399,00 1.938.759.989.060 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.850.159.375.632,17 83.489.009.570,00 0,00 2.933.648.385.202 5 Aset Tetap lainnya 81.263.936.903,06 56.568.000,00 2.543.346.534,88 78.777.158.368 6 Konslruksi Dalam Pengerjaan 46.750.466.777,99 199.525.000,00 0,00 46.949.991.778 Jumlah 8.201.433.420.259,10 428.853.174.698,00 26.423.197.132,98 8.603.863.397.824,12 KOTA BANJARMASIN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XIII: Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal: 30 Desember 2025 Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun Perkiraan Penambahan Tahun Perkiraan Pengurangan Tahun Perkiraan Saldo Pada Akhir No 2025 2026 2026 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Asel Tak Berwujud 11.441.503.500 0,00 0,00 11.441.503.500,00 2 Amortisasi ATB Lainnya (4.401.690.150,00) (14.717.875,33) 0,00 - 4.416.408.025,33 Aset Tak Berwujud Netto 7.039.813.350 0,00 0,00 7.025.095.474,67 3 Aset Lain-lain 47.561.906.456 0,00 0,00 47.561.906.456,28 4 Dana Treasury Deposit Facility (TDF) 0,00 0,00 0,00 - Jumlah 54.601.719.806,28 (14.717.875,33) 0,00 54.587.001.930,95 KOTA BANJARMASIN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XIII: Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Desember 2025 -i Z -0 III 0 CD :J 3 iilto to 0 C !!!. .... iil.. .- :J c...> 0 0 III 0 -i CD OJ .... Cll zr Q) CIl c zr Cll :J 3 N 0- 0 ~ N N t11 0 N t11 r III 3 "0 @' ::::J X <:
1. a...... ..... z ~ c...> N 9 z III 3 III N (/) A -0 0 Z III 3 III C/) C c...> CT ;:0:: CD CQ. III iii ::::J r 0 '"III !!!. C/) c ~ 0- A CD c.... CQ. IIIC iii3 p:;- ::::J zr c.... c 3 iii » =r -0 » CD ::::J 0 (0 (0 t11 -i III » .... III -;-i ::::J -i...... ~ ~ ~ Oc.... CD C :J 3(0 p:;-III :J =r »;0 ",CD s» :::!!!!. ::. ~. » !!!. -iC/) ~Ill ~3 ;0"0 "0 III~ _. c.... c 3 » iii -0 zr CD C/) -..j 0 iii' );! III 5--i (0 -itO III III =r .... c III ::::J ::::J -0 5" 'til CD _. ::::J 2 ~(O ;000- "0 __ III ~Ill tr ::::JIII to::::J toco » III .... -0 '"OJ III 0 ::::J -i a. III » iii -i 3 ;:0:: o iii CD III 2. III 3 III CIl s c...> o o CD CIl CD 3 CT ~ N o N t11 Walikota Kota 8anjarmasin, 30 Desember 2025 Jumlah Tahun Awal Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran yang Penganggaran (Rp) Tahun T-1 (Rp) DianggarkanDalam Tahun Lokasi Sub Jumlah Realisasi sd Jumlah Realisasi sd Ini (Rp) No. Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Kegiatan Akhir TA T-2 (Rp) Akhir TA T-1 (Rp) APBD TA T-2 APBD TA T-1 APBD TA T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 dst Jumlah KOTA BANJARMASIN DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2026 2) Tahun Kedua Lampiran XIV : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal: 30 Desember 2025 Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025 Tujuan pembentukan dana Oasar hukum Jumlah dana cadangan Saldo Awal Transfer dari Kas Transfer ke kas daerah Saldo akhir Sisa dana yang Belum No cadangan pembentukan dana yang direncanakan (Rp) (Rp) daerah (Rp) (Rp) (Rp) dicadangkan (Rp) cadangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Ost. Jumlah KOTA BANJARMASIN DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XV: Peraturan Oaerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Oesember 2025 Kota Banjannasin. 30 Desember 2025 Jumlah Pembayaran tahun Jumleh Sisa Pembayar8n Sumber Pinjamanl Oasar Hukum Pinjamanl Tanggall Tahun PerjanJian Jumlah Pinjaman/Nllai Jangka Waktu Persentase bunga TuJuan Penggunaan inj (Rp) No Obligasi Daerah Obllgasl Plnjaman/Obligasi Nominal Obllgasl (Rp) Pinjaman (tahun) plnjaman % Plnjaman Pokok Pokok Pinjaman Bunga Pinjaman Bunga Oaerah Oaerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 dst Jumteh KOTA BANJARMASIN DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XVI: Peraturen Oaerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Oesember 2025

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin; PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2026 DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA WAll KOTA BANJARMASIN, WAll KOTABANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

c.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta telah dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan l.embaran Negara RepublikIndonesia Nomor5601) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2025 ten tang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tabun 2019 Nomor52, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6323);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerab (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tabun 2012 Nomor754);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor64 Tabun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BerltaNegara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor1447);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor 1781);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATAN DAN8ELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2026. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan 8ersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA8ANJARMASIN dan WALlKOTA8ANJARMASIN
31.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 8anjarmasin (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 8anjarmasin (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor63);
32.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 66);
33.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 86);
34.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 90); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.WallKota adalah WallKota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 'DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan DPRDdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahnilai kekayaanbersihdalam periodetahun anggaranberkenaan.
8.Pendapatan AsliDaerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi. sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan! atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Pasal 1 289.596.406.386,00 20.000.000.000,00 269.596.406.386,00 0,00
1.Penerimaan Rp
2.Pengeluaran Rp Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp Berkenaan (SILPA)

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2026
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.363.233.235.513,00(dua triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, BelanjaDaerah dan PembiayaanDaerahdenganrincian sebagaiberikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 2.093.636.829.127,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.363.233.235.513,00 Surplus/ (Defisit) Rp (269.596.406.386,00)
3. c.Pembiayaan Daerah Pasal 2
  1. 14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  2. 15.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  3. 16.BelanjaModaladalah pengeluarananggaran untuk perolehanaset tetap dan aset lainnya yangmemberimanfaatlebihdari 1 (satu)periodeakuntansi.
  4. 17.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat tennasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  5. 18.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
  6. 19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  7. 20.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.363.233.235.513,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Operasi;
2. b.Belanja Modal;
3. c.BelanjaTidakTerduga;dan
4. d.BelanjaTransfer;
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.912.676.267.034,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 254.682.721.311,00Rp.b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.317.663.573.311,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Rp. 1.062.980.852.000,00 Pusat 147.846.567.874,00Rp.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.093.636.829.127,00 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:
1. a.Pendapatan AsliDaerah;
2. b.Pendapatan Transfer;
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp775.973.255.816,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah Rp. 540.871.392.879,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 38.728.175.686,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaaan Yang Rp. 48.527.119.377,00 Dipisahkan
4. b.Lain-LainPADyang sah
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.703.793.781,00(enam belas miliar tujuh ratus tigajuta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
(5)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
(6)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)meliputi:
1. a.keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. c.kerusakan saran aIprasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; danl atau
4. d.bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja ModalTanah Rp. 144.631.233.000,00 Belanja ModalPeralatan dan Mesin Rp. 48.706.858.754,00 Belanja ModalGedung dan Bangunan Rp. 151.769.980.374,00 Belanja ModalJalan, Jaringan, dan Rp. 83.489.009.570,00 lrigasi Belanja ModalAset Tetap Lainnya Rp. 56.568.000,00 Belanja ModalAset Lainnya Rp. 199.525.000,00 5. 6. direncanakan sebesar Rp428.853.174.698,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 1. 2. 3. 4.
  1. 1.Belanja Pegawai Rp. 929.931.938.656,00
  2. 2.Belanja Barang dan Jasa Rp. 924.555.705.591,00
  3. 3.Belanja Hibah Rp. 53.741.622.787,00
  4. 4.Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.447.000.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 5
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan;
2. b.Pengeluaran Pembiayaan; dan
3. c.Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranDaerah Tahun Berkenaan.
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp289.596.406.386,OO(dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, yaitu Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp20.000.000.000,OO (dua puluh miliar rupiah).
1. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib,yaitu 1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TAyang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. 2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendall Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan; dan Iatau
3. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan Iatau masyarakat.
(8)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan. Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Daftar Dana Cadangan Daftar Pinjaman Daerah
1. n.Lampiran XIV
2. o.Lampiran XV
3. p.Lampiran XVI
4. m.Lampiran XIII
5. j.Lampiran X
6. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII
7. i.Lampiran IX
8. f.Lampiran VI
9. g.Lampiran VII
10. h.Lampiran VIII
11. e.Lampiran V
12. d.Lampiran IV
13. c.Lampiran III
14. b.Lampiran II Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
15. a.Lampiran I Ringkasan APBDyang Diklasiftkasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut
(4)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,-(nol rupiah). NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVTNSI KALIMANTANSELATAN: ( '11-136/ ~C:~5 ) IKHSAN BUDIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR '11 KOTA BANJARMASIN,SEKRETARIS D Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 3C Dc sctnoo r Z.025 Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 30 Desember 2L25 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru dengan Penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan WaH Kota.

Pasal 7

2.Rehabilitasl Soslal Dasar Penyandang Disabilitas Fasilitasi Psmbuatan Dokumen Kependudukan bagl 2.800.000,00 Terlantar, Anal<Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Penyandang Disablillas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 30.000.000,00 Kesehatan Oasar Pemberian Bimbingan Flslk, Mental, Spiritual, dan 529.843.000,00 Sosial Pemberlan Blmbingan Sosial kepada I<eluarga Penyandang Olsabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 6.209.400,00 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakal Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 155.715.500,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 85.726.800,00 Pemberlan Layanan Rujukan 40.508.400,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Ketuarga 22.450.000,00 Pemberian Pelayanan Reunitikasi Keluarga 30 127.800,00 Penyediaan Alat Bantu 47.680.000,00 Penyediaan Permakanan 2.118.874.230,00 Penyedlaan Sandang 55.021.000,00 Tolal 3.124.956.130,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bldang Soslal 4.001.074.640,00 Halarnnn 8~/PO tu cilwt,lk pada 2025 f23020·J "5,) Kola Banjarmasin, 30 Oesember 2025 Walikota KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APeD (Rp) 1 2 3 4 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 358.803.800,00 338.878.100,00 EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 766.834.300,00 845.847.100,00 PENINGK.ATANKUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Halarr.an 256SIPD-RI : d,cetak pad" 2025 1230 20.42. 11 Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 Kode Uralan RKPD PPAS Rancangan APBD (Rp) (Rp) (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0012 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.793.800,00 0,00 0,00 KABUPATENIKOTA 7.01.0.00.0.00.03.0012 X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.793.800,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 X XX 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.793.800,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Gadang 940.382.780,00 940.382.780,00 725.049.420,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 X XX 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.730,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Kertak Baru llir 671.962.200,00 671.962.200,00 587.695.150,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 X XX 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 0,00 0,00 TOTAL 2.160.075.931.702,00 2.160.075.931.702,00 2.363.233.235.513,00 Halama!140SJPD·RJ.dlcclak pada 2025-' 2.3020:44.16 MUHAMMAD Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025 Priorltas Alokasl Anggaran BelanJa Dalam Rancangan APBD No Prloritas Pembangunan Nasional Pembangunan Program SKPD Jumlah Pelaksana Tidak Provinsi Operasi Modal Terduga Transfer Memperkuat reformasi politik. PROGRAM
05.Peningkatan Tata PENUNJANG hukum dan birokrasl, serta Kelola Pemerintahan URUSAN Sekretariat 239 memperkuat pencegahan dan Yang Fokus Pad a PEMERINTAHAN DPRD Kota 55.097.858.246.00 4.102.697.000,00 0,00 0,00 59.200.555.246,00 pemberantasan korupsi. narkoba, Pelayanan Publik DAERAH Banjarmasin judi. dan penyeludupan. KABUPATENfKOTA TOTAL 1.364.231.927.154,00 245.008.726.805,00 0,00 0,00 1.609.240.653.959,00 Hal.1t11iln 1S/PO-RI • dICI)I,~1<p.1d.12025 I:' 3020'·17'11 Kola Banjarmasin. 30 Desember 2025 Walikota ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e Golongan IVld Golongan IVle 18 113 131 Golongan IVIb 8 27 295 2 332 Golongan IV/a 84 41 287 12 424 Golongan IIlIe Golongan III/d 22 186 604 100 912 Golongan IIlIe 2 158 533 104 797 Golongan IIlIb 49 394 223 666 Golongan IIlIa 3 145 263 411 Golongan Ille Golongan IIld 146 59 205 Golongan IIle 71 109 180 Golongan IIIb 3 9 12 Golongan lila 14 14 Golongan lIe Golongan lId 2 2 Golongan lie 5 5 Golongan lib 1 1 Golongan lIa PPPK 2541 1492 4033 KOT A BANJARMASIN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2026 Lamplran X : Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Desember 2025 C :II > o » > z ~ ,.... > "'0 o :II > Z A o ~ z C> A o o m A 0 ~ iii > c CD "'0 r- I III m ~ :J 0 » 0;. ~ ~ "0 ~ 3 ~ ~. » III :;) If) ~ 0 _5· to) ~ z 0 "'0 0 <1> 0 IQ 3 OJ :r C1> IQ Q c If) !!!.. '" C1> .. OJ IlJ 3 .. w :;) ::I CT 0 0 f.I ~ -I :l 0 I» I»

(1):r <1> I'IJ III C ~ 0
(1):;) I'IJ 3 '" 01 CT 0 ~ N (11 I\) 0 N U1 Kota Banjarmasin. 30 Desember2025 Tahun Nama Badanl Dasar Hukum Bentuk Penyertaan Jumlah Modal Yang lalah dl Jumlah modal yang telah Hasll penyertaan Jumlah modal Jumlah sisa modal Jumlah Penyertaan PenyertaanModal Sisa modal yang (investasi) yang akan (Invastasi)yang dl No Penyertaan lembagalPihak PenyertaanModal Modal (tnvestasi Modal Investasl Daerah sertakan sampai tahun Tahun Ini dlsertakan sampal belum disertakan modal (Investasi) diterima kemball sertakansampal Modal Ketiga (Investasi Daerah) Daerah) Anggaran Lalu dengan tahun onj daerah tahun ini tahun in! dengan lahun Inl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 Perseroan Terbalas Peraturan OaerahKote 1 2026 Bank Pembangunan Banjarmasln Nomor 4 Uang 70.000.597.704 30.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000 20.000.597.704 0 0 50.000.000.000 Daerah (BPD) Tahun 2022 Kalimantan Selatan Jumlah KOTA BANJARMASIN DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XII: Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal: 30 Oesember2025 .u....... Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhlr Tahun Perkiraan Penambahan Tahun Perkiraan Pengurangan Tahun Perkiraan Saldo Pada Akhlr 2025 2026 2026 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 1 Tanah 2.251.538.801.165,00 144.631.233.000,00 0,00 2.396.170.034.165 2 Peralatan dan Mesin 1.180.129.681.695,68 48.706.858.754,00 19.278.701.199,10 1.209.557.839.251 3 Gedung dan Bangunan 1.791.591.158.085,20 151.769.980.374,00 4.601.149.399,00 1.938.759.989.060 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.850.159.375.632,17 83.489.009.570,00 0,00 2.933.648.385.202 5 Aset Tetap lainnya 81.263.936.903,06 56.568.000,00 2.543.346.534,88 78.777.158.368 6 Konslruksi Dalam Pengerjaan 46.750.466.777,99 199.525.000,00 0,00 46.949.991.778 Jumlah 8.201.433.420.259,10 428.853.174.698,00 26.423.197.132,98 8.603.863.397.824,12 KOTA BANJARMASIN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XIII: Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal: 30 Desember 2025 Kola Banjarmasin, 30 Desember 2025 Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun Perkiraan Penambahan Tahun Perkiraan Pengurangan Tahun Perkiraan Saldo Pada Akhir No 2025 2026 2026 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Asel Tak Berwujud 11.441.503.500 0,00 0,00 11.441.503.500,00 2 Amortisasi ATB Lainnya (4.401.690.150,00) (14.717.875,33) 0,00 - 4.416.408.025,33 Aset Tak Berwujud Netto 7.039.813.350 0,00 0,00 7.025.095.474,67 3 Aset Lain-lain 47.561.906.456 0,00 0,00 47.561.906.456,28 4 Dana Treasury Deposit Facility (TDF) 0,00 0,00 0,00 - Jumlah 54.601.719.806,28 (14.717.875,33) 0,00 54.587.001.930,95 KOTA BANJARMASIN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XIII: Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Desember 2025 -i Z -0 III 0 CD :J 3 iilto to 0 C !!!. .... iil.. .- :J c...> 0 0 III 0 -i CD OJ .... Cll zr Q) CIl c zr Cll :J 3 N 0- 0 ~ N N t11 0 N t11 r III 3 "0 @' ::::J X <:
1. a...... ..... z ~ c...> N 9 z III 3 III N (/) A -0 0 Z III 3 III C/) C c...> CT ;:0:: CD CQ. III iii ::::J r 0 '"III !!!. C/) c ~ 0- A CD c.... CQ. IIIC iii3 p:;- ::::J zr c.... c 3 iii » =r -0 » CD ::::J 0 (0 (0 t11 -i III » .... III -;-i ::::J -i...... ~ ~ ~ Oc.... CD C :J 3(0 p:;-III :J =r »;0 ",CD s» :::!!!!. ::. ~. » !!!. -iC/) ~Ill ~3 ;0"0 "0 III~ _. c.... c 3 » iii -0 zr CD C/) -..j 0 iii' );! III 5--i (0 -itO III III =r .... c III ::::J ::::J -0 5" 'til CD _. ::::J 2 ~(O ;000- "0 __ III ~Ill tr ::::JIII to::::J toco » III .... -0 '"OJ III 0 ::::J -i a. III » iii -i 3 ;:0:: o iii CD III 2. III 3 III CIl s c...> o o CD CIl CD 3 CT ~ N o N t11 Walikota Kota 8anjarmasin, 30 Desember 2025 Jumlah Tahun Awal Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran yang Penganggaran (Rp) Tahun T-1 (Rp) DianggarkanDalam Tahun Lokasi Sub Jumlah Realisasi sd Jumlah Realisasi sd Ini (Rp) No. Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Kegiatan Akhir TA T-2 (Rp) Akhir TA T-1 (Rp) APBD TA T-2 APBD TA T-1 APBD TA T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 dst Jumlah KOTA BANJARMASIN DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2026 2) Tahun Kedua Lampiran XIV : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal: 30 Desember 2025 Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025 Tujuan pembentukan dana Oasar hukum Jumlah dana cadangan Saldo Awal Transfer dari Kas Transfer ke kas daerah Saldo akhir Sisa dana yang Belum No cadangan pembentukan dana yang direncanakan (Rp) (Rp) daerah (Rp) (Rp) (Rp) dicadangkan (Rp) cadangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Ost. Jumlah KOTA BANJARMASIN DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XV: Peraturan Oaerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Oesember 2025 Kota Banjannasin. 30 Desember 2025 Jumlah Pembayaran tahun Jumleh Sisa Pembayar8n Sumber Pinjamanl Oasar Hukum Pinjamanl Tanggall Tahun PerjanJian Jumlah Pinjaman/Nllai Jangka Waktu Persentase bunga TuJuan Penggunaan inj (Rp) No Obligasi Daerah Obllgasl Plnjaman/Obligasi Nominal Obllgasl (Rp) Pinjaman (tahun) plnjaman % Plnjaman Pokok Pokok Pinjaman Bunga Pinjaman Bunga Oaerah Oaerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 dst Jumteh KOTA BANJARMASIN DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Lampiran XVI: Peraturen Oaerah Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal : 30 Oesember 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019