DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengembangan Kota Layak Anak, Yang Terdiri Atas : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Sasaran; 3. Ruang Lingkup Pengembangankota Layak Anak; 4. Prinsip Pengembangan Kla; 5. Tahapan Pengembangan Kla; 6. Pelaksanaankecamatan, Dan Kelurahan Layakanak; 7. Forum Anak; 8. Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; 9. Penghargaan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah; _
c.bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif lerhadap kebutuhan anak dengan mengatur Pengembangan Kota Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak- lembaran daerah.
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Hdana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran K^J Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun ^ 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota O Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin.
7.Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Banjarmasin.
8.RW Ramah Anak adalah Gerakan Sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, \^ penelantaran, serta tindak kekerasan.
9.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan berkerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
11.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
12.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi olehorang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. ij 14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
16.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
17.Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
18.Kecamatan/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan/ Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
20.Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
21.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. ., 22. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
23.Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA berserta implementasi pencapaian indikatornya. ^J BABII TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

(1)Tujuan Pengembangan KLA adalah sebagai acuan untuk mewujudkan KLA di Kota Banjarmasin.
(2)Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
1. a.konsep KLA;
2. b.perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
3. c.pendekatan pengembangan KLA.
(3)Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani Perlindungan Anak.

Pasal 3

(1)Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. u u
(2)Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lembaga eksekutif;
2. b.lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. c.lembagayudikatif;
4. d.organisasi non pemerintah;
5. e.dunia usaha; dan
6. f.masyarakat.
(3)Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.
(4)Untuk mencapai sasaran kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah menyusun Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA.
(5)Panduan teknis pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan walikota. BAB in RUANG LINGKUP PENGEMBANGANKOTA LAYAK ANAK

Pasal 4

(1)Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
(2)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
(3)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotaserta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranyadi sektor pendidikan dan kesehatan
(1)Kondisi non fisik suatu wilayah yang didalam terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak. u
(2)Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
2. b.memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
3. c.kebiasaan memuji anak;
4. d.mengucapkan terimakasih;
5. e.sabar dan tidak memaksakan kehendak;
6. f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
7. g.memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
(3)Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RukunTetangga, Rukun Warga, dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
(4)Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak,RT Ramah Anak, RW Ramah anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

a.tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
b.non dUskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
c.kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak; \^ d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembanganya itu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
e.penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 7

(1)Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam:
1. a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
2. b.setiap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing SKPD terkait.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Kelurahan. BABV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 8

(1)Tahapan pengembangan KLA meliputi:
1. a.persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
2. b.perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2)Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui ^j konsultasi anak.

Pasal 9

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Pasal 10

(1)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a, keanggotaannya meliputi perangkat daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. ij (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelembagaan Gugus Tugas dan Tugas Pokok KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak.
(2)Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan diSKPD yang menangani pemenuhan hak dan perlindungan anak. ^J ^J
(3)Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota:

Pasal 12

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a.mengembangkan kebijakan;
b.menentukan fokus program; dan
c.menyusun kegiatan prioritas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007