DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarmasin

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
b.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu diatur guna mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan daerah, pelindungan tenaga kerja, untuk menjamin hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi serta untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelindungan kepada tenaga kerja, perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberian jaminan pelindungan atas hak-hak tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; WALlKOTABANJARMASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN2026 TENTANG PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN WALlKOTABANJARMASIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN Menirnbang :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan KeIja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor KetenagakeIjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3201);
5.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Berikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3989);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4356);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Mengingat:
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor7153);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor7153);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
14.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5871);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
16.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
17.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor7153);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3458);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5472);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga KeIja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4701);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5413);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5481);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6646);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6566);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PeIjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu KeIja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6647);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
30.Peraturan Perusahaan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor7093);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6678);
32.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor542);
33.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2099);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
35.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor567);
36.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
37.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor301);
38.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1035);
39.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
40.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor69);
41.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor95);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hulrum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

a.seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
b.terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
1. 13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. 14.lzin adalah lzin Penyelenggaraan KetenagakeIjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
3. 15.Pengusaha adalah:
a.orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; MEMUTUSKAN: dengan persetujuan bersama: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN
b.orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 16.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 17.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PrK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 18.Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PrK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.
3. 19.Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
4. 20.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. 21.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
6. 22.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk rnemberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan,
7. 23.Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang kompetensi keJja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
8. 24.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
9. 25.Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit Pelatihan Kerja dibawah Dinas yang mcmiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi masyarakat.
10. 26.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. 27.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. 28.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemarnpuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. 29.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar provinsi dalarn wilayah Republik Indonesia.
14. 30.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
15. 31.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berdomisili di Wilayah Kota Banjarmasin dan memiliki kartu tanda penduduk Kota Banjarmasin.
16. 32.Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau setelah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.
17. 33.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
18. 34.Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat PPrKS adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan PrKDN.
19. 35.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
20. 36.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga Pelatihan Kerja.
21. 37.Serikat Pekerja/Berikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
22. 38.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. 39.Perundingan Bipartit adalah perundingan yang dilakukan antara pekerja/buruh atau serikat pekerjaj' serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dalam satu perusahaan.
24. 40.Lembaga Kerja Sarna Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
25. 41.Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Pemerintah Daerah.
26. 42.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
27. 43.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
28. 44.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
29. 45.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Berikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
30. 46.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Berikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
31. 47.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan Iatau oleh Serikat Pekerjaj Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
32. 48.Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
33. 49.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan Iatau jasa yang telah atau akan dilakukan.
34. 50.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan danl atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
35. 51.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
36. 52.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi, adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselihan antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui muswayarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediatoryang netral.
37. 53.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalarn Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.Pelatihan Kerja, Pemagangan dan produktivitas;
c.Penempatan Tenaga Kerja;
d.Hubungan Kerja;
e.Hubungan Industrial;
f.penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
g.pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan;
h.ULDKetenagakeIjaan;
i.kesempatan dan perlakukan yang sarna;
j.sistem Informasi KetenagakeIjaan;
k.pembinaan dan pengendalian;
1. 1.penghargaan;
m.peran serta masyarakat/badan;

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan KetenagakeIjaan bertujuan untuk:

a.memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi Tenaga KeIja dalarn mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga KeIja dan keluarganya; dan
b.memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalarn Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja di Daerah, sehingga menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif.

54.Pengakhiran Hubungan KeIja yang selanjutnya disebut PHK adalah suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
55.Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK, adalah upah minimum yang berlaku di Kota.
56.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
57.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
58.Keputusan Wali Kota adalah Keputusan WaH Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar Serikat Pekeria/ Serikat Buruh hanya dalarn satu Perusahaan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan di dalam ataupun di luar BLK.
(2)Program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan mengacu kepada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan sosial budaya Daerah.
(3)Program Pelatihan Kerja dan jenjang kualifikasi kerja, mengacu pada standar Kompetensi Kerja nasional, intemasional dan/ atau standar khusus.
(4)Dalam rangka penyaluran lu1usannya, BLK melakukan penempatan ke dunia usaha baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.
(5)BLK dapat menyelenggarakan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan latihan kerja.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh BLKDaerah dan LPKswasta.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan, pembinaan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan produktivitas Tenaga Kerja.
(2)Pelatihan Kerja yang diselenggarakan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan Kompetensi Kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. BABV PELATIHANKERJA,PEMAGANGANDANPRODUKTIVITAS Pasal 5
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan KetenagakeIjaan eli Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas bertugas:
1. a.melaksanakan PrK Makro;
2. b.melaksanakan perencanaan Tenaga Kerja mikro pada instansi dan Perusahaan;
3. c.mengadakan sistem Informasi Ketenagakerjaan;
4. d.melaksanakan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan produktivitas Tenaga KeIja;
5. e.melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
6. f.melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja; dan
7. g.melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma Ketenagakerjaan.
(3)Pemerintah Daerah membuat PrK Makro secara periodik 1 (satu) tahun sekali dan/ atau 5 (lima)tahunan. BABIV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
1. n.kerja sama;
2. o.pendanaan; dan
3. p.sanksi administratif.

Pasal 14

(1)Dinas melakukan pembinaan Pelatihan KeIja dan Pemagangan untuk peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan produktivitas.
(2)Dalam rangka peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju produktivitas Daerah.

Pasal 13

(1)Dalam rangka pemenuhan akan Tenaga KeIja kompeten sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, Perusahaan dapat menyelenggarakan program Pemagangan.
(2)Penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) arus dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas.
(3)Pelaksanaan program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan Kompetensi Kerja Tenaga KeIja di perusahaannya Pengusaha/ investor harus melatih tenaga keIjanya dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal agar dapat mengisi kebutuhan tenaga keIjanya.
(2)Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain. Pasall1
(1)Lembaga penyelenggara Pelatihan Kerja, harus menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan/ atau Pemagangan.
(2)LPK swasta menyampaikan laporan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas. Pasall0 Setiap penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan, melaporkan kegiatannya ke Dinas.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
b.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu diatur guna mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan daerah, pelindungan tenaga kerja, untuk menjamin hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi serta untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelindungan kepada tenaga kerja, perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberian jaminan pelindungan atas hak-hak tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan KeIja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor KetenagakeIjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3201);
5.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Berikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3989);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4356);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Mengingat:
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor7153);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor7153);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
14.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5871);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
16.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
17.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor7153);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3458);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5472);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga KeIja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4701);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5413);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5481);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6646);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6566);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PeIjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu KeIja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6647);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
30.Peraturan Perusahaan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor7093);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6678);
32.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor542);
33.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2099);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
35.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor567);
36.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
37.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor301);
38.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1035);
39.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
40.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor69);
41.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor95);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hulrum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

a.seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
b.terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
1. 13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. 14.lzin adalah lzin Penyelenggaraan KetenagakeIjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
3. 15.Pengusaha adalah:
a.orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; MEMUTUSKAN: dengan persetujuan bersama: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN
b.orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 16.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 17.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PrK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 18.Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PrK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.
3. 19.Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
4. 20.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. 21.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
6. 22.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk rnemberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan,
7. 23.Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang kompetensi keJja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
8. 24.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
9. 25.Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit Pelatihan Kerja dibawah Dinas yang mcmiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi masyarakat.
10. 26.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. 27.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. 28.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemarnpuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. 29.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar provinsi dalarn wilayah Republik Indonesia.
14. 30.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
15. 31.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berdomisili di Wilayah Kota Banjarmasin dan memiliki kartu tanda penduduk Kota Banjarmasin.
16. 32.Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau setelah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.
17. 33.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
18. 34.Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat PPrKS adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan PrKDN.
19. 35.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
20. 36.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga Pelatihan Kerja.
21. 37.Serikat Pekerja/Berikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
22. 38.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. 39.Perundingan Bipartit adalah perundingan yang dilakukan antara pekerja/buruh atau serikat pekerjaj' serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dalam satu perusahaan.
24. 40.Lembaga Kerja Sarna Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
25. 41.Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Pemerintah Daerah.
26. 42.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
27. 43.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
28. 44.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
29. 45.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Berikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
30. 46.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Berikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
31. 47.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan Iatau oleh Serikat Pekerjaj Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
32. 48.Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
33. 49.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan Iatau jasa yang telah atau akan dilakukan.
34. 50.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan danl atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
35. 51.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
36. 52.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi, adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselihan antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui muswayarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediatoryang netral.
37. 53.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalarn Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.Pelatihan Kerja, Pemagangan dan produktivitas;
c.Penempatan Tenaga Kerja;
d.Hubungan Kerja;
e.Hubungan Industrial;
f.penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
g.pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan;
h.ULDKetenagakeIjaan;
i.kesempatan dan perlakukan yang sarna;
j.sistem Informasi KetenagakeIjaan;
k.pembinaan dan pengendalian;
1. 1.penghargaan;
m.peran serta masyarakat/badan;

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan KetenagakeIjaan bertujuan untuk:

a.memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi Tenaga KeIja dalarn mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga KeIja dan keluarganya; dan
b.memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

Pasal 2

54.Pengakhiran Hubungan KeIja yang selanjutnya disebut PHK adalah suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
55.Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK, adalah upah minimum yang berlaku di Kota.
56.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
57.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
58.Keputusan Wali Kota adalah Keputusan WaH Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar Serikat Pekeria/ Serikat Buruh hanya dalarn satu Perusahaan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan di dalam ataupun di luar BLK.
(2)Program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan mengacu kepada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan sosial budaya Daerah.
(3)Program Pelatihan Kerja dan jenjang kualifikasi kerja, mengacu pada standar Kompetensi Kerja nasional, intemasional dan/ atau standar khusus.
(4)Dalam rangka penyaluran lu1usannya, BLK melakukan penempatan ke dunia usaha baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.
(5)BLK dapat menyelenggarakan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan latihan kerja.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh BLKDaerah dan LPKswasta.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan, pembinaan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan produktivitas Tenaga Kerja.
(2)Pelatihan Kerja yang diselenggarakan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan Kompetensi Kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. BABV PELATIHANKERJA,PEMAGANGANDANPRODUKTIVITAS Pasal 5
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan KetenagakeIjaan eli Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas bertugas:
1. a.melaksanakan PrK Makro;
2. b.melaksanakan perencanaan Tenaga Kerja mikro pada instansi dan Perusahaan;
3. c.mengadakan sistem Informasi Ketenagakerjaan;
4. d.melaksanakan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan produktivitas Tenaga KeIja;
5. e.melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
6. f.melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja; dan
7. g.melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma Ketenagakerjaan.
(3)Pemerintah Daerah membuat PrK Makro secara periodik 1 (satu) tahun sekali dan/ atau 5 (lima)tahunan. BABIV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
1. n.kerja sama;
2. o.pendanaan; dan
3. p.sanksi administratif.

Pasal 14

(1)Dinas melakukan pembinaan Pelatihan KeIja dan Pemagangan untuk peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan produktivitas.
(2)Dalam rangka peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju produktivitas Daerah.

Pasal 13

(1)Dalam rangka pemenuhan akan Tenaga KeIja kompeten sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, Perusahaan dapat menyelenggarakan program Pemagangan.
(2)Penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) arus dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas.
(3)Pelaksanaan program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan Kompetensi Kerja Tenaga KeIja di perusahaannya Pengusaha/ investor harus melatih tenaga keIjanya dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal agar dapat mengisi kebutuhan tenaga keIjanya.
(2)Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain. Pasall1
(1)Lembaga penyelenggara Pelatihan Kerja, harus menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan/ atau Pemagangan.
(2)LPK swasta menyampaikan laporan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas. Pasall0 Setiap penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan, melaporkan kegiatannya ke Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022