BAB I KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN. MEMUTUSKAN: dengan persetujuan bersama: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN
17.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PrK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
18.Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PrK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.
19.Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
20.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
22.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk rnemberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan,
23.Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang kompetensi keJja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
24.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
25.Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit Pelatihan Kerja dibawah Dinas yang mcmiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi masyarakat.
26.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
27.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
28.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemarnpuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
29.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar provinsi dalarn wilayah Republik Indonesia.
30.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
31.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berdomisili di Wilayah Kota Banjarmasin dan memiliki kartu tanda penduduk Kota Banjarmasin.
32.Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau setelah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.
33.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
34.Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat PPrKS adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan PrKDN.
35.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
36.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga Pelatihan Kerja.
37.Serikat Pekerja/Berikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
38.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39.Perundingan Bipartit adalah perundingan yang dilakukan antara pekerja/buruh atau serikat pekerjaj' serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dalam satu perusahaan.
40.Lembaga Kerja Sarna Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
41.Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Pemerintah Daerah.
42.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
43.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
44.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
45.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Berikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
46.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Berikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
47.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan Iatau oleh Serikat Pekerjaj Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
48.Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
49.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan Iatau jasa yang telah atau akan dilakukan.
50.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan danl atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
51.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
52.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi, adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselihan antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui muswayarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediatoryang netral.
53.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak