(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.404.879.246.340,- (Dua Triliun Empat Ratus Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;dan
c.Belanja Tidak Terduga.
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.944.432.896.320,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
155.046.739.000,-Rp.b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.608.827.878.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a.Pendapatan Transfer Pemerintah Rp. 1.453.781.139.000,- Pusat 134.777.811.764,-Rp.b. Lain-Lain PADyang sah
b.Retribusi Daerah Rp.
c.Hasil Pengelolaan Kekayaaan Yang Rp.
Dipisahkan 520.350.000.000,- 53.966.043.576,- 32.548.013.000,- Rp.a. Pajak Daerah Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), yang bersumber dari:
a.Pendapatan AsliDaerah;
b.Pendapatan Transfer;
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp741.641.868.340,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.415.148.653,- (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(5)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(6)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
1.bencana alam;
2.bencana non alam;
3.bencana sosial;
4.kejadian luar biasa;
5.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/atau 159.251.000,- 6.138.600,- 154.648.374.925,- 51.238.411.764,- 81.941.920.488,- 151.037.104.590,-
1.Belanja ModalTanah Rp.
2.Belanja ModalPeralatan dan Mesin Rp.
3.Belanja ModalGedung dan Rp.
Bangunan
4.Belanja ModalJalan, Jaringan, dan Rp.
lrigasi
5.Belanja ModalAsetTetap Lainnya Rp.
6.Belanja ModalAset Lainnya Rp.
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp439.031.201.367,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
957.305.140.654,- 931.179.907.441,- 55.412.848.225,- 535.000.000,- Rp. Rp. Rp. Rp.
1.Belanja Pegawai
2.Belanja Barang dan Jasa
3.Belanja Hibah
4.Belanja Bantuan Sosial PasalS
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
a.Penerimaan Pembiayaan;
b.Pengeluaran Pembiayaan; dan
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan.
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp89.409.S00.000,- (Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembiln Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
6.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan;dan/atau
d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
(7)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)mencakup:
a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan;dan
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin darr/atau masyarakat.
e.Inflasi yang terus meningkat jika tidak segera diatasi akan mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, membuat harga barang dan jasa melambung tinggi, serta melemahkan daya beli Masyarakat dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Rincian APBDMenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan) Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Tetap Lain-Lain Ringkasan APBDyang Diklasifikasi Menurut Kelompok
m.Lampiran XIII
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1.Lampiran XII
i.Lampiran IX
h.Lampiran VIII
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
e.Lampiran V
d.Lampiran IV
c.Lampiran III
b.Lampiran II Pasal 6 Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
a.Lampiran I
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, yaitu Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp35.000.000.000,-. (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
NOMOR REGISTER PERATURAN OAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: ( I - I / ) IKHSAN BUDIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR • SEKRETARIS D KOTA BANJARMASIN, " Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal tt- IBNU SINA WALl KOTA BANJARMASIN, ,.. -~- Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah im dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Pasa18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasaJ7 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan WaJi Kota. Oaftar Sub Kegiatan Tahun Jarnak {Multi Years} Daftar Dana Cadangan Daftar Pinjaman Daerah
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI