DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 23, angka 29, angka 33, angka 34, dan angka 37 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 54 dan angka 55, serta diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 34a; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf e Pasal 5 diubah; 4. Ketentuan Pasal 13 diubah; 5. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 14 dihapus, dan ayat (3) diubah; 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, dan ayat (1) huruf a dan huruf d dihapus; 7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B; 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6); 9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 31 diubah, dan ayat (5) dihapus; 10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, dan Pasal 31C; 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah; 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah; 13. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah; 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); 15. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); 16. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, dan ayat (3) diubah; 17. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); 18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 58 diubah, serta ayat (2) dihapus; 19. Ketentuan Pasal 59 diubah; 20. Di antara Pasal 59 dan 60 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, dan Pasal 59D; 21. Ketentuan Pasal 63 diubah; 22. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 63A; 23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 64A; 24. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A; 25. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A; 26. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); 27. Ketentuan Pasal 78 diubah; 28. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 78A; 29. Ketentuan Pasal 79 diubah; 30. Ketentuan Pasal 87 diubah; 31. Ketentuan Pasal 92 diubah; 32. Ketentuan Pasal 93 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); SALINAN Halaman 2 dari 42 hlm...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); Halaman 3 dari 42 hlm...
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; Halaman 4 dari 42 hlm...
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
27.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
28.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
30.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
31.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Halaman 5 dari 42 hlm... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 23, angka 29, angka 33, angka 34, dan angka 37 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 54 dan angka 55, serta diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 34a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Walikota adalah Walikota Batu.
4.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batu.
7.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kota Batu;
8.Desa/Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Desa/Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batu di bawah Kecamatan.
9.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Halaman 6 dari 42 hlm...
10.Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
13.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
14.Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
15.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
20.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Halaman 7 dari 42 hlm...
21.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22.Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah Kartu Identitas Penduduk Tinggal Sementara yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana untuk WNI yang bertempat tinggal sementara di Kota Batu.
23.Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.
24.Surat Keterangan Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seuruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.
26.Kepala Keluarga adalah:

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
c.Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 27.Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
2. 28.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
3. 29.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
4. 30.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Halaman 8 dari 42 hlm...
5. 31.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil pada Instansi Pelaksana.
6. 32.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
7. 33.Pengakuan Anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
8. 34.Pengesahan Anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. 34a. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
9. 35.Pencatatan Pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
10. 36.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
11. 37.Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi:
a.Surat Keterangan Pindah;
b.Surat Keterangan Pindah Datang;
c.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f.Surat Keterangan Kelahiran;
g.Surat Keterangan Lahir Mati;
h.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j.Surat Keterangan Kematian;
k.Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l.Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
n.Surat Keterangan Pencatatan Sipil. Halaman 9 dari 42 hlm...
1. 38.Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. 39.Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
3. 40.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
4. 41.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
5. 42.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
6. 43.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
7. 44.Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
8. 45.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. 46.Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan Instansi Pelaksana. Halaman 10 dari 42 hlm...
10. 47.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
11. 48.Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
12. 49.Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
13. 50.Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
14. 51.Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
15. 52.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. 53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. 54.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18. 55.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Halaman 11 dari 42 hlm...
19. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
f.penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
1. 3.Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf e Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Instansi Pelaksana melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan Halaman 12 dari 42 hlm...
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin wajib memiliki dan membawa KTP-el.
(2)Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) KTP-el.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4)KTP-el dibedakan antara KTP-el WNI dan KTP-el Orang Asing.
(5)KTP-el bagi Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetapnya.
(6)Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
1. a.penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
2. b.penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biru.
(7)Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar. Halaman 13 dari 42 hlm...

5.Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 14 dihapus, dan ayat

(3)diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)KTP-el dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Instansi Pelaksana di tempat tujuan apabila pindah ke luar daerah atau ke luar negeri secara permanen atau apabila pemiliknya telah meninggal dunia.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, dan ayat (1) huruf a dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)KTP-el wajib diganti apabila:
1. a.dihapus;
2. b.rusak atau hilang;
3. c.terjadi perubahan pada elemen data pemilik; dan/atau
4. d.dihapus.
(2)(2) Penggantian KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung di Instansi Pelaksana.

7.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
(2)Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
(3)Dalam hal anak yang berusia kurang dari 5 tahun telah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
1. a.fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b.KK asli orang tua/wali; dan
3. c.KTP-el asli kedua orang tua/wali. Halaman 14 dari 42 hlm...
(4)Instansi Pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
1. a.fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b.KK asli orang tua/Wali;
3. c.KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
4. d.pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
(5)Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(6)Instansi Pelaksana menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai surat keterangan pindah datang dan surat jaminan.

Pasal 15B

(1)Instansi Pelaksana menerbitkan KIA bagi anak orang asing setelah pemohon memenuhi persyaratan:
1. a.fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
2. b.KK asli orang tua; dan
3. c.KTP-el asli kedua orang tuanya.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
(3)Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
(4)Masa berlaku KIA bagi anak orang asing sesuai dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan KIA bagi anak WNI dan anak orang asing diatur dengan Peraturan Walikota. Halaman 15 dari 42 hlm...

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Setiap orang yang pindah datang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
(2)Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku bagi penduduk yang berdomisili di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
(3)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang bersangkutan.
(4)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
(5)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
(6)Dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan legalisasi dari daerah asal.

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 31 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
(2)Sebagai tanda bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran.
(3)Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta dilakukan penerbitan NIK dan penggantian KK. Halaman 16 dari 42 hlm...
(4)Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
(5)Dihapus.

10.Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, dan Pasal 31C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 15B

Pasal 19

Pasal 31

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 15B

Pasal 19

Pasal 31

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2009