menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian l,embaga Penyiaran Publik lokal Agropolitan Televisi Batu ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALIKOTA BATU PERT'BAIIAJT ATAS PERATT'RAil DAERAH NOMOR 8 TAIIT'N 2OO9 TEITTANG PENDIRIAN TEMBAGA PENYIARAN PI'BLIK I,OXAL AGROPOLITAI{ TELE\TTSI BATU
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (lembaran Negara Tahun 20O2 Nomor 139.
Tambahan l.embaran Negara Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Unda,ng-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaral Publik (l,embaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan l,embaran Negara Nomor 444851;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Halasran 2 dari 27 }:ba...
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Ta:rrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/PlKPllOSl2A06 tentang lzirr Penyelenggaraan Penyiaran;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAIT PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TEITTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2OO9 TEITTANG PEI{DIRIAIT LEMBAGA PEITTIARAN PUBLIK I,OI(AL AGROPOLITAI{ TELEI'ISI BATU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik lnkal Agropolitan Televisi Batu (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut: Halaman 3 dari 27 hbrr. ,. 1 Ketentuan angka 1, ang)<a 2, arrg)<a 4, angka 5, angka 6, angka 16, dan angka 19 Pasal 1 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, serta angka 11 dan angka 13 di hapus, dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angJ<a 22, angJrla 23, dan arrgka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut: