DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang penyertaan modal daerah pada PT BWR meliputi: a. tata cara penyertaan modal daerah; b. bentuk dan jumlah penyertaan modal; dan c. penatausahaan dan pertanggungjawaban. Penyertaan modal pada PT BWR sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun 2010 Rp2.000.000.000,00 b. Tahun 2016 Rp3.000.000.000,00 yang dilaksanakan dalam bentuk uang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penyertaan modal yang akan disertakan mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,0 (lima belas milyar rupiah) dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun 2017 Rp6.000.000.000,00 b. Tahun 2018 Rp6.000.000.000,00 c. Tahun 2019 Rp3.000.000.000,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah daerah agar dalam melaksanakan penyertaan modal daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BATU WISATA RESOURCE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Batu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5.Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource yang selanjutnya disingkat PTBWR adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas.
6.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7.Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada PT BWR berdasarkan pada asas:
1. a.ketertiban;
2. b.taat pada peraturan perundang-undangan;
3. c.efisien, ekonomis, efektif, transparan; dan
4. d.bertanggung jawab.
(2)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:
1. a.memperbaiki dan/atau memperkuat struktur permodalan PT BWR sebagai Badan Usaha Milik Daerah agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;
2. b.mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT BWR;
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan/atau menambah pendapatan asli daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang penyertaan modal daerah pada PT BWR meliputi:

a.tata cara penyertaan modal daerah;
b.bentuk dan jumlah penyertaan modal; dan
c.penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Sebelum menetapkan penyertaan modal daerah kepada PT BWR, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengkajian mengenai analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT BWR.

BAB V

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal pada PT BWR sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2010 Rp2.000.000.000,00
2. b.Tahun 2016 Rp3.000.000.000,00 yang dilaksanakan dalam bentuk uang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyertaan modal yang akan disertakan mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,0 (lima belas milyar rupiah) dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2017 Rp6.000.000.000,00
2. b.Tahun 2018 Rp6.000.000.000,00
3. c.Tahun 2019 Rp3.000.000.000,00
(3)Tahapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(4)Seluruh penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Penatausahaan terhadap penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
(2)PT BWR melalui Direksi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perseroan kepada Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 29 Desember 2016 WALIKOTA BATU, TTD EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, TTD WIDODO LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 7/A........ NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BATU WISATA RESOURCE I. UMUM Penyertaan Modal Daerah pada hakikatnya merupakan proses pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Pemberian penyertaan modal daerah kepada PT.BWR menunjukkan suatu komitmen Pemerintah Kota Batu dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan belanja produksi. Mekanisme penyertaan modal daerah dinilai lebih efektif dalam penggunaan fiskal dibandingkan dengan mekanisme belanja. Selain itu penyertaan modal daerah diharapkan akan mampu memberikan multiplyer efek. Hal ini terjadi karena proses penyertaan modal adalah proses pemisahan aset daerah untuk dikelola BUMD, tanpa melepas aset daerah tersebut. BUMD sebagaimana dimaksud tentu diharapkan akan mampu meningkatkan perannya sebagai agent of development yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas pembangunan di Kota Batu. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT.BWR dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki struktur permodalan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Batu. Dengan demikian maka, dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perencanan perseroan serta mendasarkankan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan asas adalah “Kepastian Hukum” adalah peraturan daerah ini menjadi salah satu dasar hukum Penyertaan Modal pada PT Batu Wisata Resource. Yang dimaksud dengan asas “taat pada peraturan perundang- undangan” adalah setiap penyertaan modal pada PT Batu Wisata Resource ini harus berpedoman ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan asas “efisiensi, ekonomis, efektif, transparan” adalah setiap penyertaan modal pada PT Batu Wisata Resource ini harus efisiensi, ekonomis, efektif, tepat guna berhasil guna dan transparan. Yang dimaksud dengan asas “bertanggungjawab” adalah setiap bentuk sikap dan perilaku yang dilakukan oleh PT Batu Wisata Resource dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menanggung segala sesuatu hal yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilakukannya dengan sikap menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015