DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang dinas daerah kota bekasi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 2, Paragraf 10, dan Lampiran X.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu segera mengambil kebijakan meninjau kembali kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi perlu diubah untuk ketiga kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi:

a.Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
b.Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah berupa Dinas yang akan melaksanakan fungsi utama sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang akan menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan dengan susunan yang terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan;
c.Dinas Kesehatan;
d.Dinas Sosial;
e.Dinas Tenaga Kerja; 4
f.Dinas Perhubungan;
g.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
h.Dinas Bina Marga dan Tata Air;
i.Dinas Tata Kota;
j.Dinas Bangunan dan Permukiman;
k.Dinas Kebersihan;
l.Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
m.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
n.Dinas Perekonomian Rakyat;
o.Dinas Pendapatan Daerah.
1. 2.Ketentuan Paragraf 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dinas Bangunan Dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah bidang bangunan dan pemukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi bidang perencanaan teknis, bidang bangunan gedung, bidang perumahan dan permukiman serta bidang pengawasan dan pengendalian.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31, Dinas Bangunan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis keciptakaryaan di Daerah;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis, bidang bangunan gedung, bidang perumahan dan permukiman serta bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perencanaan teknis, bidang bangunan gedung, bidang perumahan dan permukiman serta bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Bangunan dan Permukiman terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan:
1. 1.Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Pendidikan dan Olah Raga;
2. 2.Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Kantor Aparatur Pemerintahan dan Kesehatan;
3. 3.Seksi Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
d.Bidang Bangunan Gedung, membawahkan:
1. 1.Seksi Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Olah Raga;
2. 2.Seksi Pembangunan Prasarana Kantor Aparatur Pemerintahan dan Kesehatan;
3. 3.Seksi Bangunan Prasarana Umum.
e.Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
1. 1.Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Perumahan dan Permukiman;
2. 2.Seksi Perumahan;
3. 3.Seksi Permukiman.
f.Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
1. 1.Seksi Pengawasan Pengendalian Bangunan Prasarana Pendidikan dan Olah Raga;
2. 2.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Kantor Aparatur Pemerintahan dan Kesehatan;
3. 3.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
g.UPTD.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan Lampiran X sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (108/2014)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008