DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi meliputi: a. perencanaan; b. penetapan; c. pengembangan; d. penelitian; e. pemanfaatan; f. perlindungan dan pemberdayaan petani; g. pembinaan; h. pengendalian; i. pengawasan; j. pembiayaan; dan k. peran serta masyarakat. Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Walikota setelah dilakukan verifikasi. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dengan lahan pengganti selanjutnya agar diintegrasikan dalam perubahan Perda tentang RTRWP/RTRW. Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan luas lahan pertanian di Wilayah Kota Bima setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agrana dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.bahwa untuk memenulri ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah perlu diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Menimbang WALIKOTABIMA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERLINDUNGANLAHANPERTANIANPANGANBERKELANJUTAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR .r. TAHUN 2022 WALIKOTABIMA PROVINSI NUSA TENGGARABARAT

3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pertanian. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bima.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Walikota adalah Walikota Bima.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Bima.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
8.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERLINDUNGANLAHAN PERTANIANPANGAN BERKELANJUTAN. TENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA dan WALIKOTABIMA Dengan Persetujuan Bersama Kota Bima Nomor 71); Indonesia Tambahan Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Nomor 6635);

15.Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah
10.Lahan Pertanian Pangan Berke1anjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan darr/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16.Kemandirian Pangan adalah kemarnpuan produksi pangan dalarn negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, kearnanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragarnan lokal.
17.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, arnan, merata, dan terjangkau.
18.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber dayalokal.
19.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utarna bagi konsumsi manusia.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjarnin ketersediaan laban pertanian pangan Pasal 3 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.berkelanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
1. 1.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggungjawab negara;
1. 1.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 2

22.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23.lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima.
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018- 2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Bima terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
28.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Konservasi Tanah Dengan Menggunakan Bahan Kimia adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan kimia baik berupa menggunakan organik maupun anorganik sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapat diperbaiki dan tanah akan mengalami resistansi terhadap erosi.

(1)Pernerintah Daerah rnerencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalarn Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
(2)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelani; .1 \ Pasa16 BABIII PERENCANAAN Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi rneliputi:
4. a.perencanaan;
5. b.penetapan; C. pengernbangan;
6. d.penelitian;
7. e.pernanfaatan;
8. f.perlindungan dan pernberdayaan petani;
9. g.pernbinaan;
10. h.pengendalian;
  1. 1.pengawasan; J. pernbiayaan; dan
11. k.peran serta rnasyarakat. Pasa15
12. a.rnelindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
13. b.rnenjarnin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; C. rnewujudkan kernandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
14. d.rnelindungi kepernilikan lahan pertanian pangan rnilik petani;
15. e.rneningkatkan kernakrnuran serta kesejahteraan petani dan rnasyarakat;
16. f.rneningkatkan perlindungan dan pernberdayaan petani;
17. g.rneningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
18. h.rnernpertahankan keseirnbangan ekologis; dan
  1. 1.rnewujudkan revitalisasi pertanian. Pasa14 secara berkelanjutan, rnelalui pernberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang rnelakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.
(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat; dan
4. d.koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
(3)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang wilayah.
(4)Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
1. a.Perangkat Daerah yang berkewenangan dalam penataan ruang;
2. b.Perangkat Daerah perencana pembangunan daerah;
3. c.Perangkat Daerah pengelola pertanian;
4. d.Perangkat Daerah yang berkewenangan mengelola infrastruktur;
5. e.pemangku kepentingan terkait; dan
6. f.masyarakat petani.

BAB II

RUANG LINGKUP Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

Pasal 7

(3)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(4)Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar;
2. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.kawasan lahan marginaL
(5)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(6)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencanajangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRWberada pada kawasan perdesaan yang diarahkan meliputi:
4. a.KecamatanRaba:
5. b.Kecamatan Rasanae Timur; dan, Pasal 10
(1)Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
(2)Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi kepada petani dan pemiliklahan;
2. b.inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. c.kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
4. d.rapat koordinasi di tingkat desaZkelurahan.
5. e.rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
6. f.rapat koordinasi di tingkat Daerah. Pasa19 Umum BABIV PENETAPAN
(1)Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang dan Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Walikota.
(2)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan. Pasa18
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
(2)Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.intensifikasi lahan pertanian pangan;
2. b.ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan C. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 14

BABV PENGEMBANGAN

(1)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan lahan inti.
(2)Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan seluas 1.318,99 Ha.
(3)Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alamo
(5)Pemetaan lahan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Dalam hal luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan dengan luas lahan paling kurang 845,18 Ha, Pemerintah Daerah harus mengevaluasi penetapan lahan pangan berkelanjutan dengan luasan.
(2)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terse bar di beberapa wilayah.
(3)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi paling singkat satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 11

c.Kecamatan Asakota.

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
(2)Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

Pasal 18

a.pola tanam;
b.tumpang sari; dan/ atau
c.sistem pertanian terpadu.

Pasal 17

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dengan cara:

a.pemanfaatan lahan marginal;
b.pemanfaatan lahan terlantar;
c.pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan; dan
d.pemanfaatan lahan hutan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pasal 16

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dengan cara:

a.peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b.peningkatan kualitas pakan temak dan/ atau ikan melalui:
1. 1.penggantian hijauan pakan temak;
2. 2.pengembangan pakan alternatifuntuk perikanan dan peternakan; dan
3. 3.meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;
c.peningkatan kualitas benih dan/ atau bibit melalui:
1. 1.penyediaan bibit unggul;
2. 2.penyediaan kebun induk; dan
3. 3.pengembangan pusat perbenihan;
d.pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
e.pengembangan irigasi;
f.pengembangan inovasi pertanian melalui:
1. 1.pengembangan wisata pertanian; dan
2. 2.pemanfaatan teknologi pertanian;
g.penyuluhan pertanian; dan/ atau
h.jaminan akses permodalan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

RUANG LINGKUP Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

RUANG LINGKUP Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009