22.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23.lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima.
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018- 2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Bima terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
28.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Konservasi Tanah Dengan Menggunakan Bahan Kimia adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan kimia baik berupa menggunakan organik maupun anorganik sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapat diperbaiki dan tanah akan mengalami resistansi terhadap erosi.
(1)Pernerintah Daerah rnerencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalarn Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
(2)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c.lahan cadangan pertanian pangan berkelani; .1 \ Pasa16 BABIII PERENCANAAN Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi rneliputi:
a.perencanaan;
b.penetapan;
C. pengernbangan;
d.penelitian;
e.pernanfaatan;
f.perlindungan dan pernberdayaan petani;
g.pernbinaan;
h.pengendalian;
1.pengawasan;
J. pernbiayaan; dan
k.peran serta rnasyarakat.
Pasa15 BAB II RUANG LINGKUP Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
a.rnelindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.rnenjarnin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
C. rnewujudkan kernandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.rnelindungi kepernilikan lahan pertanian pangan rnilik petani;
e.rneningkatkan kernakrnuran serta kesejahteraan petani dan rnasyarakat;
f.rneningkatkan perlindungan dan pernberdayaan petani;
g.rneningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.rnernpertahankan keseirnbangan ekologis; dan
1.rnewujudkan revitalisasi pertanian.
Pasa14 secara berkelanjutan, rnelalui pernberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang rnelakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.
(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
a.inventarisasi data;
b.koordinasi dengan instansi terkait;
c.menampung aspirasi masyarakat; dan
d.koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
(3)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
a.kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c.rencana tata ruang wilayah.
(4)Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
a.Perangkat Daerah yang berkewenangan dalam penataan ruang;
b.Perangkat Daerah perencana pembangunan daerah;
c.Perangkat Daerah pengelola pertanian;
d.Perangkat Daerah yang berkewenangan mengelola infrastruktur;
e.pemangku kepentingan terkait; dan
f.masyarakat petani.