DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas Pembentukan Perangkat Daerah 3. Jenis, Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah 4. Pembentukan UPT 5. Staf Ahli 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Jabatan Perangkat Daerah 8. Kepegawaian 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4
9.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Bogor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Perangkat yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
10.Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
11.Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
12.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Bogor;
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 6
16.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
18.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
19.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
20.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
21.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:
1. a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
2. b.efisiensi;
3. c.efektivitas; 7
4. d.pembagian habis tugas;
5. e.rentang kendali;
6. f.tata kerja yang jelas;
7. g.fleksibilitas;
8. h.akuntabilitas;
9. i.keterbukaan.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

BAB III

JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah Kota Bogor yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan;
f.Kecamatan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe B; 8
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe B;
d.Dinas tipe A terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. 7.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
9. 9.Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
10. 10.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
11. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 9
12. 12.Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
e.Dinas tipe B terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
3. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
8. 8.Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;
f.Dinas tipe C terdiri dari: Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 10
g.Badan tipe A terdiri dari: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan;
h.Badan tipe B terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
i.Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bogor Tengah;
2. 2.Kecamatan Bogor Selatan;
3. 3.Kecamatan Bogor Barat;
4. 4.Kecamatan Bogor Utara;
5. 5.Kecamatan Bogor Timur;
6. 6.Kecamatan Tanah Sareal.

Pasal 5

(1)Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. 11

Pasal 6

(1)Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 8 melekat Unit PTSP Daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.
(2)Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Walikota.
(3)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan unit kerja di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h, dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 12

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT:
1. a.dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 10

(1)Kepala UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(3)Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…