DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian dan

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. 10.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. 11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
10.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor
12.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
13.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
14.Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
15.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Daerah Kota.
16.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
17.Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
18.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Bogor.
19.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
20.Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
21.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23.Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:
1. a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
2. b.efisiensi;
3. c.efektivitas;
4. d.pembagian habis tugas; 5
5. e.rentang kendali;
6. f.tata kerja yang jelas;
7. g.fleksibilitas;
8. h.akuntabilitas; dan
9. i.keterbukaan.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Kota juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

BAB III

JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah Kota Bogor yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas tipe A terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan; 6
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic, dan bidang persandian;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. 8.Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
9. 9.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan
10. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan, dan perindustrian;
e.Dinas tipe B terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. 3.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
4. 4.Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
5. 5.Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
8. 8.Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
f.Dinas tipe C terdiri dari:
1. 1.Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
2. 2.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran pada urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
g.Badan tipe A terdiri dari: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan; 7
h.Badan tipe B terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
i.Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD;
j.Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bogor Tengah;
2. 2.Kecamatan Bogor Selatan;
3. 3.Kecamatan Bogor Barat;
4. 4.Kecamatan Bogor Utara;
5. 5.Kecamatan Bogor Timur; dan
6. 6.Kecamatan Tanah Sareal.

Pasal 5

(1)Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan unit kerja di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h, dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD:
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat. 8
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(4)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan BLUD dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Kepala UPTD satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas, dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian dan

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. 10.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. 11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
10.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor
12.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
13.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
14.Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
15.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Daerah Kota.
16.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
17.Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
18.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Bogor.
19.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
20.Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
21.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23.Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:
1. a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
2. b.efisiensi;
3. c.efektivitas;
4. d.pembagian habis tugas; 5
5. e.rentang kendali;
6. f.tata kerja yang jelas;
7. g.fleksibilitas;
8. h.akuntabilitas; dan
9. i.keterbukaan.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Kota juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

BAB III

JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah Kota Bogor yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas tipe A terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan; 6
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic, dan bidang persandian;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. 8.Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
9. 9.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan
10. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan, dan perindustrian;
e.Dinas tipe B terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. 3.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
4. 4.Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
5. 5.Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
8. 8.Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
f.Dinas tipe C terdiri dari:
1. 1.Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
2. 2.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran pada urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
g.Badan tipe A terdiri dari: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan; 7
h.Badan tipe B terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
i.Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD;
j.Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bogor Tengah;
2. 2.Kecamatan Bogor Selatan;
3. 3.Kecamatan Bogor Barat;
4. 4.Kecamatan Bogor Utara;
5. 5.Kecamatan Bogor Timur; dan
6. 6.Kecamatan Tanah Sareal.

Pasal 5

(1)Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 6

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h, dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD:
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat. 8
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(4)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan BLUD dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Kepala UPTD satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas, dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Wali Kota.