DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 4
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d angka 5 dan angka 7, huruf h angka 1 dan angka 2, diubah dan huruf e angka 8 dihapus, serta huruf h ditambah 1 angka baru yaitu angka 4 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B; 5
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas tipe A terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan perikanan;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
9. 9.Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
10. 10.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 6
11. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
12. 12.Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan Kebakaran;
e.Dinas tipe B terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
2. 2.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
3. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
8. 8.Dihapus. 7
f.Dinas tipe C terdiri dari: Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
g.Badan tipe A terdiri dari: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan.
h.Badan tipe B terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
i.Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bogor Tengah;
2. 2.Kecamatan Bogor Selatan;
3. 3.Kecamatan Bogor Barat;
4. 4.Kecamatan Bogor Utara;
5. 5.Kecamatan Bogor Timur;
6. 6.Kecamatan Tanah Sareal. 8
7. 2.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengisian jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 19 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.dihapus;
b.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah menjadi Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan; dan
c.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Juli 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 29 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (3/119/2019).

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 4
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d angka 5 dan angka 7, huruf h angka 1 dan angka 2, diubah dan huruf e angka 8 dihapus, serta huruf h ditambah 1 angka baru yaitu angka 4 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B; 5
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas tipe A terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan perikanan;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
9. 9.Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
10. 10.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 6
11. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
12. 12.Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan Kebakaran;
e.Dinas tipe B terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
2. 2.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
3. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
8. 8.Dihapus. 7
f.Dinas tipe C terdiri dari: Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
g.Badan tipe A terdiri dari: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan.
h.Badan tipe B terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
i.Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bogor Tengah;
2. 2.Kecamatan Bogor Selatan;
3. 3.Kecamatan Bogor Barat;
4. 4.Kecamatan Bogor Utara;
5. 5.Kecamatan Bogor Timur;
6. 6.Kecamatan Tanah Sareal. 8
7. 2.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengisian jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 19 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.dihapus;
b.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah menjadi Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan; dan
c.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Juli 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 29 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (3/119/2019).