DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, asas pembentukan produk hukum daerah, jenis dan materi muatan produk hukum daerah, pembentukan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh walikota, pembentukan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh dprd, evaluasi dan pembatalan, autentifikasi klarifikasi dan penyebarluasan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 3
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 72);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 72) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7.PeraturanWali Kota adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
10.Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16.Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 5
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22.Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
23.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
24.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
25.Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan
26.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif
29.Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota
30.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
31.Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Noreg. 6
32.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
33.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34.Hari adalah Hari kerja.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
(2)Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kemanfaatan;
3. c.ketidakberpihakan;
4. d.kecermatan;
5. e.tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. f.keterbukaan;
7. g.kepentingan umum; dan
8. h.pelayanan yang baik.
(3)Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan.
  1. 3.Ketentuan judul BAB III Bagian Kesatu Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 4.Ketentuan huruf c Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Jenis Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Wali Kota terdiri atas:

a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Wali Kota;
c.dihapus; dan
d.Keputusan Wali Kota.
1. 5.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota.
(2)Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Wali Kota.
(3)Dihapus.
(4)Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Wali Kota.

6.Ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf c dan huruf d dihapus serta ayat (7) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Propemperda.
(3)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(4)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.dihapus; dan
4. d.dihapus. 8
(6)Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
1. a.penataan kecamatan; dan
2. b.penataan kelurahan.
(7)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang hukum; atau
4. d.perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Propemperda.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(5)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. 9

9.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penyusunan Propemperda dilakukan sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
(2)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehinggal Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(3a)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
(4)Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
(5)Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Wali Kota membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 10
(2)Keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penanggungjawab: Wali Kota
2. b.Pembina : Sekretaris Daerah
3. c.Ketua : Pemrakarsa
4. d.Sekretaris : Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. e.Anggota : 1. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan;
  1. 2.Perancang peraturan perundang-undangan.
(3)Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

13.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…