DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 238

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini datur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. jenis dan materi muatan Produk Hukum Daerah; b. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota; c. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD; d. Autentifikasi, klarifikasi, dan penyebarluasan; dan e. partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan terstandar dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah;
c.bahwa pembentukan produk hukum daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
d.bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang -Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota -kota Besar dan Kota - kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Ta hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7.Peraturan Wali Kota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id DPRD.
9.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
10.Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16.Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22.Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
23.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
24.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai undang- undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
25.Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan
26.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Wali Kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Wali Kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Gubernur, Bupati/Wali Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
29.Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
30.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
31.Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Noreg.
32.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
33.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34.Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis dan materi muatan Produk Hukum Daerah;
b.Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota;
c.Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD;
d.Autentifikasi, klarifikasi, dan penyebarluasan; dan
e.partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1)Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
(2)Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kemanfaatan;
3. c.ketidakberpihakan;
4. d.kecermatan;
5. e.tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. f.keterbukaan;
7. g.kepentingan umum; dan
8. h.pelayanan yang baik.
(3)Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhinneka tunggal ika; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB II

............................................

Pasal 5

Jenis Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Wali Kota terdiri atas:

a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Wali Kota; dan
c.Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota.
(2)Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Wali Kota.
(3)Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Wali Kota.

Pasal 7

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(2)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Produk Hukum Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Jenis Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD terdiri atas:

a.Peraturan DPRD;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 9

(1)Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna, ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
(2)Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
(3)Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
(4)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 10

(1)Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berisi materi muatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
(2)Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
(3)Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
(4)Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Isi peraturan

Teks238PDFHirarki

Memuat teks peraturan…