DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Eselon, Kepegawaian, Pembiayaan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20OO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 74, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bontane.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kantor Ketahanan Panqan adalah Kantor Ketahanan Pansan Kota Bontang.
6.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan.
7.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUI{AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pangan. Ketahanan

BAB III

KEDUDUI{AN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.

Pasal 5

3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a.penyusunan kebijakan program ketahanan pangan di daerah;
b.Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan ketahanan pangan di daerah;
c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan di daerah;
d.pelayanan teknis dan administrasi daiam rangka peningkatan ketahanan pangan di daerah; dan
e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Kepala Seksi Ketersediaan dan Keragaman Produk Pangan;
4. d.Kepala Seksi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Distribusi Pangan;
5. e.Kepala Seksi Keamanan Pangan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAA V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (i) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Kantor.
(4)Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KER.TA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing- maslng maupun antar satuan unit organisasi lainnya, di Pemerintah kota Bontang serta instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(4)Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 5 sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(5)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII

ESELON

Pasal 9

(1)Kepala Kantor Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon III.a'
(2)Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(1)Kepala Kantor, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan Fungsional tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007