Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 14 Tahun 2014
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2
5589);
05);
08);
3
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittingi Tahun 2010 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT. Pasal I Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
diubah sebagai berikut : 4
1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 18.358 lembar.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi. Ditetapkan di : Bukittinggi pada tanggal : 19 November 2014 WALIKOTA BUKITTINGGI, ISMET AMZIS Diundangkan di : Bukittinggi pada tanggal : 19 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, YUEN KARNOVA LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT (NOMOR 2/2014) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT I. UMUM Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Bukittinggi ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah). Pada perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 dianggarkan dan ditingkatkan lagi sebesar Rp.583.000.000, - (lima ratus delapan puluh tiga juta juta rupiah). Diharapkan dengan ditingkatkannya penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi, maka struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi lebih kuat dan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik serta lebih kompetitif dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu, dengan adanya penambahan modal ini diharapkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat meningkatkan kucuran kredit pada masyarakat, memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang masih lemah dalam permodalan, sehingga dapat mendorong ekonomi produktif di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Kota Bukitinggi khususnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 14
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen