DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Indonesia, Kota Bukittinggi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo.

Mengingat

Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
12.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
13.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008); 3
14.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008);
15.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinngi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittingi Tahun 2010 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT. Pasal I Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 12);
b.Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 17);
c.Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 20). diubah sebagai berikut : 4
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp.583.000.000, - (lima ratus delapan puluh tiga juta juta rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.18.358.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah), dalam bentuk saham Seri A @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 18.358 lembar.
(3)Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp.18.941.000.000,- (delapan belas milyar sembilan puluh empat satu juta rupiah), dalam bentuk saham Seri A @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 18.941 lembar.
(4)Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi. Ditetapkan di : Bukittinggi pada tanggal : 19 November 2014 WALIKOTA BUKITTINGGI, ISMET AMZIS Diundangkan di : Bukittinggi pada tanggal : 19 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, YUEN KARNOVA LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT (NOMOR 2/2014) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT I. UMUM Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Bukittinggi ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah). Pada perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 dianggarkan dan ditingkatkan lagi sebesar Rp.583.000.000, - (lima ratus delapan puluh tiga juta juta rupiah). Diharapkan dengan ditingkatkannya penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi, maka struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi lebih kuat dan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik serta lebih kompetitif dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu, dengan adanya penambahan modal ini diharapkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat meningkatkan kucuran kredit pada masyarakat, memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang masih lemah dalam permodalan, sehingga dapat mendorong ekonomi produktif di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Kota Bukitinggi khususnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 14

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo.

Mengingat

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
12.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
13.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008); 3
14.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008);
15.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinngi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittingi Tahun 2010 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT. Pasal I Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 12);
b.Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 17);
c.Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 20). diubah sebagai berikut : 4
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp.583.000.000, - (lima ratus delapan puluh tiga juta juta rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.18.358.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah), dalam bentuk saham Seri A @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 18.358 lembar.
(3)Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp.18.941.000.000,- (delapan belas milyar sembilan puluh empat satu juta rupiah), dalam bentuk saham Seri A @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 18.941 lembar.
(4)Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi. Ditetapkan di : Bukittinggi pada tanggal : 19 November 2014 WALIKOTA BUKITTINGGI, ISMET AMZIS Diundangkan di : Bukittinggi pada tanggal : 19 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, YUEN KARNOVA LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT (NOMOR 2/2014) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT I. UMUM Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Bukittinggi ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah). Pada perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 dianggarkan dan ditingkatkan lagi sebesar Rp.583.000.000, - (lima ratus delapan puluh tiga juta juta rupiah). Diharapkan dengan ditingkatkannya penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi, maka struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi lebih kuat dan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik serta lebih kompetitif dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu, dengan adanya penambahan modal ini diharapkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat meningkatkan kucuran kredit pada masyarakat, memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang masih lemah dalam permodalan, sehingga dapat mendorong ekonomi produktif di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Kota Bukitinggi khususnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 14

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2013