DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 141 pasal, 14 bab yaitu ketentuan umum, hak dan kewajiban, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan, persyaratan dan tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, ketentuan pidana, penyidikan, pengawasan, pembatalan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi ke pendudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke pendudukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membuat Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
12.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALIKOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2.Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
4.Walikota adalah Walikota Cimahi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
6.Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
8.Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kecamatan.
9.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
10.Lurah adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kelurahan.
11.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya diangkat RT dan RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
12.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyeleng gara dan instansi pelaksana sebagai satu Kesatuan.
13.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
15.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
16.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
17.Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
18.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
21.Izin tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan.
22.Izin Tinggal Tetap Adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
23.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
24.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
25.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26.Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
27.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28.Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disebut TPDK adalah tempat dilaksanakannya proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan, perekaman dan validasi data pemohon dokumen kependudukan serta pencetakan dan atau penerbitan dokumen kependudukan.
29.Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
30.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
c.Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 32.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya di singkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang di lengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh intansi pelaksana.
2. 33.Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
3. 34.Pencatatan Sipil adalan Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
4. 35.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
5. 36.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
6. 37.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.
7. 38.Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengang- katan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarga- negaraan, ganti nama dan pembatalan Akta.
8. 39.Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
9. 40.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
10. 41.Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Instansi Pelaksana.
11. 42.Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indoensia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan diluar negeri.
12. 43.Perubahan Data/Status Kewarga- negaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta-akta Catatan Sipil.
13. 44.Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikota.
14. 45.Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah yang belum/bertempat tinggal tetap dan hanya tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
15. 46.Penduduk non permanen adalah setiap warga negara indonesia yang datang dari luar kota cimahi, bertempat tinggal di kota cimahi dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
16. 47.Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan dan Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
17. 48.Buku Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat indentitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang kawin dengan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
18. 49.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang yang megakibatkan perubahan jumlah penduduk sesuai dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dalam Buku Induk Penduduk.
19. 50.Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.
20. 51.Surat Keterangan Catatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum kawin, dan lain- lain.
21. 52.Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
22. 53.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
23. 54.Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a.Dokumen Kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.perlindungan atas data pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
f.Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalah- gunaan data pribadi oleh instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 5

(1)Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
(2)Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting dan domisili penduduk.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 6

Pemerintah Kota Cimahi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

a.koordinasi Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
b.pembentukan intansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyeleng- garaan Administrasi kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi kependudukan;
f.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kota;
g.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
h.pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak/ tanpa dipungut biaya.

Pasal 7

(1)Intansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi;
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen ke- pendudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang di sampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan.
(3)Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan di lakukan oleh UPTD instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
(4)Kewajiban sebaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan pristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan pelaturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
2. b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyi- dikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan; dan
4. d.mengelola data dan mendaya- gunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 9

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010