DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Nomor: 1
Tahun: 1974
Ditetapkan: 2 Januari 1974
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
(2)Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2)Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
1. a.isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. b.isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. c.isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. b.adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. c.adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.
(2)Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2)Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3)Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih ... masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5)Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),
(3)dan (4) pasal ini.
(6)Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1)Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
(2)Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
(3)Ketentuan- ...
(3)Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a.berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
b.berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c.berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d.berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e.berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f.mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (33)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (33)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015