DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota cimahi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan pada Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kota Cimahi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. WALIKOTACIMAHI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 1 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHNOMOR6 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KOTACIMAHI WALI KOTA CIMAHI PROVINS! JAWA BARAT

Pasal 6

(1)Tipelogi dan urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: Pasal I Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kata Cimahi Nomor 46), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKOTACIMAHI. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTACIMAHI dan WALiKOTACIMAHI MEMUTUSKAN: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kata Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46);

a.Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wall Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
6. f.Dinas Sosial dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan sosial;
7. g.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat;
8. h.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan perindustrian;
9. i.Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. k.Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan
12. p.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian; dan
13. q.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan. (3} Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
14. a.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan lnovasi Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; _
15. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
16. c.Badan PengelolaPendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
17. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
18. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. {4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf f, terdiri dari:
19. a.Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A;
20. b.Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A; dan
21. c.Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A.
(5)Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
1. a.Kelurahan Cipageran;
2. b.Kelurahan Citeureup;
3. c.Kelurahan Cibabat; dan
4. d.Kelurahan Pasirkaliki. transmigrasi;
  1. 1.Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan urusan pertanian, dan urusan perikanan;
5. m.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, urusan pariwisata, serta urusan kepemudaan dan olahraga;
6. n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan energi dan sumber daya mineral;
7. o.Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan;
8. b.semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ini. Pasal II
  1. 1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
9. a.pejabat yang mengalami perubahan atau penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah
(6)Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
1. a.Kelurahan Padasuka;
2. b.Kelurahan Setiamanah;
3. c.Kelurahan Karangmekar;
4. d.Kelurahan Baros;
5. e.Kelurahan Cimahi; dan
6. f.Kelurahan Cigugur Tengah.
(7)Kecamatan Cimahi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
1. a.Kelurahan Cibeureum;
2. b.Kelurahan Cibeber;
3. c.Kelurahan Leuwigajah;
4. d.Kelurahan Utama; dan
5. e.Kelurahan Melong. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI PROVINS! JAWA BARAT (2/ 11/2025) LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 311 I , - \' Diundangkan di Cimahi pada tangg 14 Maret 2 0 2 5 Ditetapkan di Cimahi padatq.r1ggal 14 Maret 2025 <, \.,. 1( 0 1-' ,w~IR'1 '.) , '. '1 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.
  1. 2.Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…