DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 10, penghapusan Pasal 17, perubahan Pasal 18, penghapusan Pasal 19.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); WALI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CIMAHI, Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
4.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cimahi.
6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Cimahi.
8.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Cimahi.
9.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11.Tipe Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Tipe adalah tipe Perangkat Daerah yang ditentukan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
16.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tipelogi dan urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. c.Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
6. f.Dinas Sosial dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan sosial;
7. g.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat;
8. h.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan perindustrian;
9. i.Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. k.Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi;
12. l.Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
13. m.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, urusan pariwisata, serta urusan kepemudaan dan olahraga;
14. n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan energi dan sumber daya mineral;
15. o.Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan;
16. p.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; dan
17. q.Dinas Arsip Daerah dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan;
(3)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. c.Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(4)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
1. a.Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A; dan
3. c.Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A.
(5)Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
1. a.Kelurahan Cipageran;
2. b.Kelurahan Citeureup;
3. c.Kelurahan Cibabat; dan
4. d.Kelurahan Pasirkaliki.
(6)Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
1. a.Kelurahan Padasuka;
2. b.Kelurahan Setiamanah;
3. c.Kelurahan Karangmekar;
4. d.Kelurahan Baros;
5. e.Kelurahan Cimahi; dan
6. f.Kelurahan Cigugur Tengah.
(7)Kecamatan Cimahi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
1. a.Kelurahan Cibeureum;
2. b.Kelurahan Cibeber;
3. c.Kelurahan Leuwigajah;
4. d.Kelurahan Utama; dan
5. e.Kelurahan Melong.
  1. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Selain Perangkat Daerah yang berdasarkan tipelogi dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6.Ketentuan Pasal 19 dihapus. Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang mengalami perubahan atau penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal III Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dimaknai sebagai UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal IV Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal V Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada saat pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal VI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 22 Desember 2021 Plt. WALI KOTA CIMAHI, NGATIYANA Diundangkan di Cimahi pada tanggal 22 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 287 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT: 14/173/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI I. UMUM Keberadaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun pada perkembangannya berbagai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan terkait Perangkat Daerah, berimplikasi pada keberadaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan Perangkat Daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi Daerah Kota Cimahi sebagai daerah otonom. Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memerintahkan bahwa dalam rangka pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. Pasal III Cukup jelas. Pasal IV Cukup jelas. Pasal V Cukup jelas. Pasal VI Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 46

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…