DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Olahraga, Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan, Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan, Pembinaan Dan Pengembangan Oalharga Penyandang Cacat, Pengelolaan Keolahragaan, Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaran Olahraga, Prasarana Dan Sarana Olaharaga, Pendanaan Keolahragaan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan, Peran serta Masyarakat Dalam Kegiatan Keolahrgaan, Pengembangan Kerjasama Dan Informasi Keolhargaan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri Oalhraga, Pemberian Penghargaan, Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Cimahi perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
14.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALI KOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6.Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat KONI Kota Cimahi adalah komite olahraga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan organsisasi olahraga fungsional tingkat Kota Cimahi.
7.Olahraga Amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan terjadwal dalam mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
8.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
9.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
10.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
12.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
14.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
16.Kemitraan adalah perihal hubungan kerjasama sebagai mitra dapat dilakukan secara kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
17.Hubungan vertikal internal, adalah hubungan yang terjalin antara atasan dengan bawahan atau antara atasan dengan para stafnya.
18.Lintas sektoral adalah hubungan lintas bidang atau lintas sektor.

BAB II

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 2

Ruang lingkup olahraga meliputi :

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga rekreasi; dan
c.olahraga prestasi.

Pasal 3

(1)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan dan kebugaran bagi siswa.
(2)Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
(3)Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
(4)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada satuan pendidikan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menggali, membina, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
(2)Setiap penyelenggara olahraga rekreasi yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, budaya, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
1. a.mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
2. b.menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
(3)Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.
(4)Pembinaan dan pengembangan olahraga yang bersifat rekreasi dilakukan dengan menggali, mengembangkan dan melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat dan berbasis masyarakat dengan prinsip, mudah, murah, menarik dan bersifat massal.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
(2)Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk perkumpulan cabang olahraga baru.
(3)Pemerintah Daerah Kota dapat mengemembangkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk :
1. a.induk perkumpulan olahraga cabang olahraga;
2. b.pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
3. c.sentra pembinaan olahraga prestasi;
4. d.pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
5. e.prasarana dan sarana olahraga prestasi;
6. f.sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
7. g.sistem informasi keolahragaan; dan
8. h.melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
(4)Untuk keselamatan pada tiap penyelenggara olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan prosedur keselamatan olahragawan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan, kesehatan, kebugaran jasmani dan rohani.

Pasal 7

Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk :

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan menjadi pelaku olahraga; dan
e.mengembangkan industri olahraga.

Pasal 8

Setiap penduduk ikut berperan serta dalam kegiatan olahraga sekaligus membantu memelihara prasarana dan sarana olahraga yang ada di lingkungannya.

Pasal 9

(1)Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
(2)Orang tua berperan serta memberikan dorongan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
(3)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007