DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggara, Persyaratan, Permohonan, Penerbitan Dan Penolakan, Perubahan Nama Atau Bentuk, Penutupan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Daerah Kota Cimahi berdasarkan keadilan sosial;
b.bahwa dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar, diperlukan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
c.bahwa untuk menyelenggarakan perizinan Pendidikan Dasar, diperlukan dasar hukum dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 6 ) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana - 1 tentang Republik - 2 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERlZINAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kata adalah Daerah Kata Cimahi.
2.Wali Kata adalah Wali Kata Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kata yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kata.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kata Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan - 3 pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar adalah proses pelayanan penerbitan, perubahan, dan/ atau pencabutan perizinan Pendidikan Dasar di Daerah Kata.
9.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
10.Pelaku Usaha adalah nonperseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu. 1 1 . Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
12.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat ass adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga ass untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara ass yang selanjutnya disebut Lembaga ass adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan - 4 urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
15.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
16.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
17.Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
18.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

(1)Setiap satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kota wajib memiliki Perizinan Pendidikan Dasar.
(2)Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.SD; - 5
2. b.SD berbasis keunggulan lokal;
3. c.SMP; dan
4. d.SMP berbasis keunggulan lokal.

Pasal 3

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan perizinan Pendidikan Dasar.
(2)Perizinan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin :
1. a.pendirian; dan
2. b.pengembangan.
(3)Perizinan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perizinan untuk:
1. a.SD;
2. b.SD berbasis keunggulan lokal;
3. c.SMP; dan
4. d.SMP berbasis keunggulan lokal.
(4)Izin pengembangan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin pengembangan SD dan SMP menjadi satuan dan/ atau program pendidikan berbasis keunggulan Jokal.
(5)Izin pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perubahan dari izin pendirian.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 4

(1)Pendirian satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah; dan
3. c.Pelaku Usaha. - 6
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan
2. b.badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh badan bukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Persyaratan meliputi:
1. a.basil studi kelayakan; satuan Pendidikan Dasarpendirian
2. b.isi pendidikan;
3. c.jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik;
4. d.sarana dan prasarana pendidikan;
5. e.pembiayaan pendidikan;
6. f.sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
7. g.manajemen dan proses pendidikan.
(2)Hasil studi kelayakan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.basil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
2. b.basil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
3. c.data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
4. d.data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis; - 7
5. e.data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
6. f.data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
7. g.data mengenai status kepemilikan tanah dan/ atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama badan penyelenggara.
(3)Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

BAB III

PERSYARATAN Pasal 5

Pasal 6

( 1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Rencana lnduk Pengembangan Satuan Pendidikan.

(2)Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.visi dan misi;
2. b.kurikulum;
3. c.peserta didik;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pendanaan;
7. g.organisasi;
8. h.manajemen satuan pendidikan; dan
  1. 1.peran serta masyarakat. - 8

BAB IV

PERMOHONAN

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin pendirian Pendidikan Dasar dengan mengakses laman OSS.
(2)Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa18 ( 1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran dengan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Dalam ha! Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS.

Pasal 10

Dalam hal NIB dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS.

Pasal 11

(1)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga - 9 OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.
(2)Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah Lembaga OSS menerbitkan:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan; dan/atau
3. c.1MB, berdasarkan Komitmen.
(3)Penerbitan izin lokasi, izin lingkungan, dan/ atau IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen Izin Operasional.
(2)Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…