DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketenuan Umum, Penyelenggara, Persyaratan, Permohonan, penerbitan Dan Penolakan, Perubahan Nama atau Bentuk, Penutup, Monitoring Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan salah satunya dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini;
b.bahwa diperlukan pedoman untuk menerbitkan perizinan untuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal;
c.bahwa diperlukan dasar hukum untuk menerbitkan perizinan untuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal; WALIKOTACIMAHI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR3 TAHUN2021 TENTANG PENERBITANIZINPENDIDIKANANAKUSIADINI PADAJALUR PENDIDIKAN FORMAL WALiKOTACIMAHI PROVINS!JAWABARAT ,. ' I •

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kata adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kata Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kata yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kata Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN IZIN PENDIDIKANANAK USIA DINI PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTACIMAHI dan WALIKOTACIMAHI
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini adalah proses pelayanan penerbitan, perubahan, dan/atau pencabutan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kota.
9.Pelaku Usaha adalah nonperseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
10.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau Komitmen.
11.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
14.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau

Pasal 3

( 1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.

(2)Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi izin :
1. a.pendirian; dan
2. b.pengembangan.

Pasal 2

( 1) Setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal di Daerah Kotawajib memiliki perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.

(2)Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.taman kanak-kanak; atau
2. b.bentuk lain yang sederajat. Komitmen.
  1. 15.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
  2. 16.Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
  3. 17.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 5

(1)Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
1. a.hasil studi kelayakan;
2. b.isi pendidikan;
3. c.jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik;
4. d.sarana dan prasarana pendidikan;
5. e.pembiayaan pendidikan;
6. f.sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
7. g.manajemen dan proses pendidikan.
(2)Hasil studi kelayakan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan PAUD dari segi tata ruang, georafis, dan ekologis;
2. b.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan PAUDdari segi prospek pendaftar,

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

(1)Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan oleh :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah kota; dan
3. c.Pelaku usaha.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pelaku Usaha yang dapat mendirikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
(3)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perizinan untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 6

(1)Persyaratan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan.
(2)Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.visi dan misi;
2. b.kurikulum;
3. c.peserta didik;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.sarana dan prasarana; keuangan, sosial dan budaya;
6. c.data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
7. d.data mengenai perkiraan jarak satuan PAUDsejenis yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
8. e.data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
9. f.data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
10. g.data mengenai status kepemilikan tanah dan/ atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama badan penyelenggara.
(3)Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS.

Pasal 8

( 1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran dengan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

( 1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengakses laman OSS.

(2)Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. f.pendanaan;
2. g.organisasi;
3. h.manajemen satuan pendidikan; dan
  1. 1.peran serta masyarakat. (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha. sebagaimanaPendidikanPengembangan Satuan dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 1

BAB IV

PERMOHONAN

Pasal 12

(1)Selain menenma Izin Usaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen Izin Operasional.
(2)Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam Rencana Induk

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…