(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepeloporanPemuda.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lain yang mendukung kegiatan kepeloporanPemuda.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan melalui:
a.melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
b.melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; dan
c.melatih Pemuda dalam pengembangan BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 21
(1)Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan kepeloporan Pemuda sesuai kewenangannya.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 20
(1)Pembinaan kepeloporanPemuda menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Pembinaan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.pemberian pedoman dan/ atau standar pelaksanaan kegiatan;
b.pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c.pendidikan dan pelatihan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.
Bagian Kesatu Pembinaan BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 Pengelolaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Ketiga Pengelolaan Pasal 25 Peraturan Daerah mi rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
(1)Surnber pendanaan bagi kegiatan kepeloporan Pernuda serta penyediaan prasarana dan sarana Kepernudaan diperoleh dari Pernerintah dan Pernerintah Daerah Kota yang dialokasikan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain surnber pendanaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), pendanaan kegiatan pengernbangan kewirausahaan dan kepeloporan Pernuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepernudaan dapat diperoleh dari organisasi kepernudaan, rnasyarakat, dan surnber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABX PENDANAAN Pasal 23
(1)Pernerintah Daerah Kota rnernberikan Penghargaan kepada:
a.Pernudayang rnenjadipelopor;dan
b.organisasi Pernuda, kornunitas Pernuda, organisasi kernasyarakatan, lernbaga pernerintahan, badan usaha, kelornpok rnasyarakat dan perorangan yang betjasa danIatau berprestasi dalarn rnernajukan potensi Pernuda.
(2)Penghargaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, peketjaan, asuransi dan jarninan hari tua, dan/ atau bentuk penghargaan lainnya yang berrnanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kernarnpuan keuangan Daerah.
(3)Penghargaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelornpokrnasyarakat, atau perorangan.
(4)Penghargaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIX PENGHARGAAN kepernirnpinan, dan kepeloporan. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (9/288/2022) AERAHKOTACIMAHITAHUN2023 NOMOR300 ~f1rn~~t' DAERAHKOTACIMAHI, ~ n di Cimahi 20 November 2023 Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 20 November 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Pasa13 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb