DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kepeloporan Pemuda, Pelatihan Kepeloporan Pemuda, Pendampingan Kepeloporan Pemuda, Forum Kepemimpinan Pemuda, Sarana Dan Prasarana, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pengharaan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang memiliki semangat, sikap dan kesukarelawan yang dilandasi kesadaran diri atas tanggung jawab sosial untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diakui pemerintah, maka diperlukan pembangunan kepeloporan pemuda sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerab, nasional maupun intemasional;
b.babwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintab Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pembangunan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam kepeloporan pemuda;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepeloporan Pemuda; Menimbang WALlKOTACIMAHI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR5 TAHUN2023 TENTANG KEPELOPORANPEMUDA WALlKOTACIMAHI PROVINSI JAWA BARAT I SALIN AN I Pasal 1 Dalam Peraturan WaHKota ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. 2.WaliKota adalah Wali Kota Cimahi.
3. 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. 5.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. 6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaH Klta

BAB II

KEPELOPORANPEMUDA dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadimkewenangan Daerah.

Pasal 7

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya melalui.:

a.pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
b.penyediaan prasarana dan sarana; darr/atau
c.penyediaan pendanaan. BABIV PENDAMPINGANKEPELOPORANPEMUDA Pasal 6 Selain dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangannya. Pasa15 Perangkat Daerah yang melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan kewenanganya.

Pasal 4

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Pasa13

(1)Pelatihan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya melalui:
1. a.penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
2. b.pengembangan kurikulurrr/ metode pelatihan;
3. c.penyediaan prasarana dan sarana; dan
4. d.penyediaan pendanaan.
(2)Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelatihan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional. BABIII PELATIHANKEPELOPORANPEMUDA
1. b.pendampingan; dan
2. c.forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 13

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangiurusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 12

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c difasilitasi Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangan melalui:

a.studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
b.konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
c.aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi Kepemudaan;
d.seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/ atau internasional;
e.penyediaan prasarana dan sarana; dan
f.penyediaan pendanaan. Pasall1

(1)Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah Kota serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.
(2)Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah Kota melalui:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.temu konsultasi;
4. d.pertemuan Kepemudaan;dan
5. e.pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi. BABV FORUMKEPEMIMPINANPEMUDA Pasall0 Selain dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan lainya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan kewenanganya.

Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 18

(1)Penyediaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada kegiatan kepeloporan Pemuda.
(2)Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan anggaran PemerintahDaerah.
(3)Penyediaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BagianKedua Penyediaan Pasal 17
(1)Sarana Kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
(2)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BagianKesatu Sarana dan Prasarana

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan forum kepemimpinan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan WaliKota.

Pasal 15

Selain dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah yang membidangiurusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan lainya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan kewenanganya.

Pasal 22

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepeloporanPemuda.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lain yang mendukung kegiatan kepeloporanPemuda.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan melalui:
1. a.melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
2. b.melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; dan
3. c.melatih Pemuda dalam pengembangan
(1)Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan kepeloporan Pemuda sesuai kewenangannya.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(1)Pembinaan kepeloporanPemuda menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Pembinaan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.pemberian pedoman dan/ atau standar pelaksanaan kegiatan;
2. b.pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
3. c.pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi. BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
(1)Surnber pendanaan bagi kegiatan kepeloporan Pernuda serta penyediaan prasarana dan sarana Kepernudaan diperoleh dari Pernerintah dan Pernerintah Daerah Kota yang dialokasikan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain surnber pendanaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), pendanaan kegiatan pengernbangan kewirausahaan dan kepeloporan Pernuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepernudaan dapat diperoleh dari organisasi kepernudaan, rnasyarakat, dan surnber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX PENDANAAN Pasal 23
(1)Pernerintah Daerah Kota rnernberikan Penghargaan kepada:
1. a.Pernudayang rnenjadipelopor;dan
2. b.organisasi Pernuda, kornunitas Pernuda, organisasi kernasyarakatan, lernbaga pernerintahan, badan usaha, kelornpok rnasyarakat dan perorangan yang betjasa danIatau berprestasi dalarn rnernajukan potensi Pernuda.
(2)Penghargaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, peketjaan, asuransi dan jarninan hari tua, dan/ atau bentuk penghargaan lainnya yang berrnanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kernarnpuan keuangan Daerah.
(3)Penghargaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelornpokrnasyarakat, atau perorangan.
(4)Penghargaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX PENGHARGAAN kepernirnpinan, dan kepeloporan. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (9/288/2022) AERAHKOTACIMAHITAHUN2023 NOMOR300 ~f1rn~~t' DAERAHKOTACIMAHI, ~ n di Cimahi 20 November 2023 Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 20 November 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Pasa13 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEPELOPORANPEMUDA dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadimkewenangan Daerah.

Pasal 7

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 18

SARANA DAN PRASARANA Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan forum kepemimpinan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan WaliKota.

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEPELOPORANPEMUDA dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadimkewenangan Daerah.

Pasal 7

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 18

SARANA DAN PRASARANA Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan forum kepemimpinan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan WaliKota.

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009