DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidiakn Dasar Di Daerah Kota Cimahi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa serta mendukung kearifan lokal yang berkeadilan sosial di daerah Kota Cimahi;
b.bahwa pada saat ini belum terdapat panduan dalam menyelenggarakan muatan lokal pada Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Dasar di daerah Kota Cimahi; c bahwa untuk menyusun dan menyelenggarakan Pendidikan muatan lokal pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di daerah Kota Cimahi diperlukan dasar hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Muatan Lokal pada Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Dasar di Daerah Kota Cimahi; WALI KOTA CIMAHI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG MUATANLOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH KOTA CIMAHI WALI KOTA CIMAHI PROVINS! JAWA BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan PERATURANDAERAH TENTANG MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKANANAKUSIA DINI DAN PENDIDIKANDASARDI DAERAHKOTACIMAHI. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTACIMAHI dan WALIKOTACIMAHI Negara Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 3

( 1) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.

(2)Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diintegrasikan dalam mata

Pasal 2

Muatan lokal dapat berupa :

a.seni budaya;
b.prakarya;
c.pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
d.bahasa; dan
e.teknologi. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
1. 5.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. 8.Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1). urusanmenyelenggarakanyangDaerahPerangkat

Pasal 6

( 1) Satuan pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal.

(2)Pengajuan usulan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan hasil :
1. a.analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/ atau budaya;dan
2. b.identifikasi muatan lokal.
(3)Pengajuan usulan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Muatan lokal dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

a.kompetensi dasar;
b.silabus;dan
c.buku teks pelajaran.

Pasal 4

Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri. pelajaran/ atau aspek perkembangan :

a.seni budaya;
b.prakarya; dan/atau
c.pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. urusanmenyelenggarakanyangDaerahPerangkat

Pasal 12

Wali Kota mengusulkan hasil penetapan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diberlakukan di wilayahnya.

Pasal 11

(1)Wali Kota menetapkan muatan lokal berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Wali Kota. pemerintahan di bidang Pendidikan merumuskan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. urusanmenyelenggarakanyangDaerahPerangkat

Pasal 10

b.penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar, terhadap setiap usulan muatan lokal. urusan Pasal 9 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan:
a.perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal; dan Pasal 8 Dalam hal satuan pendidikan tidak mengajukan usulan muatan lokal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal.

Pasal 16

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun buku teks pelajaran muatan lokal.

(2)Penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal dapat mengikut sertakan tenaga ahli.
(3)Penunjukan Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…