DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 48 pasal, 21 bab yaitu ketentuan umum, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, tenaga kerja asing, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, penyelesaiaan dan perselisihan hubungan industrial, lembaga kerjasama tripartit dan dewan pengupahan, organisasi pengusaha dan serikat pekerja, mogok kerja dan unjuk rasa, pemutusan hubungan kerja, kesejahteraan pekerja/buruh, perlindungan ketenagakerjaan, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourching), jaminan sosial ketenagakerjaan dan tunjangan hari raya, upah minimum kota (umk), pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, ketentuan pidana dan sanksi administratif, penyidikan, ketentuan peralihan, penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan Kota Cimahi;
c.bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Cimahi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3.Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4.Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatakerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
21.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
22.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
23.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
24.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
25.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan;
26.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
27.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
28.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
29.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
30.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Perjanjian Kerja Bersama;
31.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
32.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
33.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Walikota adalah Walikota Cimahi.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
7.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang ketenagakerjaan.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi;
9.Lembaga kerjasama Bipartit adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi/konsultasi dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
10.Perusahaan adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha - usaha sosial dan usaha– usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 11.Pengusaha adalah :
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
1. 12.Pemberi kerja adalah orang perorangan/ persekutuan atau badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. 13.Pencari Kerja adalah Orang yang belum mendapatkan pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan sesuai dengan minat, latar belakang pendidikan, maupun dengan bakat kemampuan yang dimiliki dengan cara mengumpulkan sebanyak- banyaknya informasi mengenai perusahaan yang diminati maupun meminta informasi maupun bantuan kolega yang dimiliki.
3. 14.Pengantar Kerja merupakan sebuah jabatan fungsional yang bertugas untuk membantu para pencari kerja untuk mendapatkan informasi mengenai karir maupun lowongan pekerjaan.
4. 15.Petugas Antar Kerja adalah seseorang yang membantu administrasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja.
5. 16.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
6. 17.Serikat Pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja/ buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.
7. 18.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8. 19.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. 20.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10. 21.Penyandang cacat adalah setiap orang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang meliputi penyandang cacat fisik, penyendang cacat mental serta penyandang cacat mental dan fisik.
11. 22.Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah
12. 23.IMTA adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
13. 24.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut RPTKA adalah dokumen yang harus dimiliki oleh investor yang akan menggunakan tenaga kerja asing berupa rencana penggunaan tenaga kerja asing yang akan dilakukan dalam kegiatan usahanya.
14. 25.KITAS adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas yang berupa izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
15. 26.Pengguna Jasa adalah instansi pemerintah atau badan usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
16. 27.Bursa Tenaga Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
17. 28.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
18. 29.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
19. 30.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
20. 31.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
21. 32.Outsourching adalah Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
22. 33.Perusahaan Outsourching adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
23. 34.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
24. 35.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial;
25. 36.Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan dibidang ketenagakerjaan
26. 37.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
27. 38.Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum menikah.
28. 39.Keluarga adalah seorang istri/ suami dan 3 (tiga) anak/ anak angkat yang sah dan terdaftar di perusahaan.
29. 40.Wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban pengusaha atau pengurus perusahaan/ pemberi kerja melaporkan gambaran ketenagakerjaan di perusahaan secara tertulis kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk yang menangani masalah perlindungan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
30. 41.Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh atas pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang di tetapkan menurut peraturan perundang-undangan/perjanjian kerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja/ buruh maupun keluarganya.
31. 42.Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok.
32. 43.Upah Minimum Kota yang selanjutnya disebut UMK adalah upah minimum yang berlaku di Kota Cimahi.
33. 44.Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar Negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
34. 45.Pekerja informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.
35. 46.Antar Kerja Lokal selanjutnya disingkat (AKL) adalah antar kerja antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
36. 47.Antar Kerja Daerah selanjutnya disingkat (AKAD) adalah antar kerja antar Provinsi dalam wilayah
37. 48.Antar Kerja Antar Negara selanjutnya disingkat (AKAN) adalah antar kerja untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan.
38. 49.Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PK adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
39. 50.Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut PP adalah suatu peraturan yang di buat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
40. 51.Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disebut PKB adalah perjanjian yang di buat oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada pemerintah daerah dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja.
41. 52.Pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang membidangi tenaga kerja.
42. 53.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
43. 54.Dewan Pengupahan Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartit, dibentuk oleh Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Walikota dalam penetepan upah minimum.
44. 55.Asosiasi Pengusaha Indonesia selanjutnya disingkat APINDO adalah organisasi pengusaha yang diberi kewenangan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dalam penanganan masalah ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kota Cimahi.
45. 56.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seseorang atau lebih mediator hubungan industrial yang netral.
46. 57.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah Pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis pada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan.
47. 58.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki keahlian khusus di bidang ketenagakerjaan.
48. 59.Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya.
49. 60.Sertifikasi Kompetensi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat kualifikasi keterampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan secara Nasional.
50. 61.Lembaga akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi.
51. 62.Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktifitas dan ketenangan kerja.
52. 63.Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.
53. 64.Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek.
54. 65.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahan.
55. 66.Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
56. 67.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama- sama dan atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
57. 68.Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
58. 69.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, mengumpulkan, data dan keterangan baik menggunakan alat bantu atau tidak untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
59. 70.Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang pada waktu-waktu tertentu dalam suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
60. 71.Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

BAB II

PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Pasal 2

(1)Dinas berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik dalam bentuk bimbingan maupun pengendalian.
(2)Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap LPK, aspek-aspek yang dibina sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.Program pelatihan
2. b.Suber daya manusia
3. c.Fasilitas atau sarana dan prasarana; dan
4. d.System dan metode
(3)Dalam pelaksanaannya, pembinaan teknis dilakukan melalui beberapa bentuk antara lain :
1. a.Pendidikan dan pelatihan (diklat)
2. b.Seminar, lokakarya, rapat-rapat konsultasi; dan
3. c.Kunjungan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
(4)Lembaga Pelatihan Kerja yang telah memperoleh izin berhak mendapatkan penilaian teknis dari Dinas
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh tim penilai, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota terdiri dari :
1. a.Unsur Dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan
2. b.Unsur organisasi lembaga pelatihan kerja
(6)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta teknis pelaksanaan penilaiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 3

(1)Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja serta kualitas sumber daya manusia, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
(2)Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki izin.
(3)Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi syarat-syarat meliputi :
1. a.tersedianya tenaga pelatihan
2. b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan
3. c.tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
4. d.tersedianya dana bagi kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
(4)Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.
(5)Pelatihan yang dilaksanakan pemerintah, perusahaan maupun swasta harus dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dapat diterima pasar kerja.
(6)Lembaga pelatihan baik yang dikelola swasta maupun yang dikelola pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pelatihan perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari pemerintah daerah.
(7)Lembaga pelatihan baik yang dikelola pemerintah atau swasta wajib mendaftarkan/melaporkan program kegiatan pelatihannya pada Dinas.

Pasal 4

(1)Dalam upaya peningkatan produktivitas di daerah, perlu dingkatkan sosialisasi dan pelatihan produktivitas untuk semua masyarakat tenaga kerja dan industri.
(2)Peningkatan sosialisasi dan pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan.
(3)Dalam pelaksanaan peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan balai latihan kerja dan bekerjasama dengan perusahaan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan

Pasal 5

(1)Perusahaan di Kota Cimahi agar menerima pelaku magang.
(2)Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan yang berisi hak dan kewajiban antara peserta atau penyelenggara program pemagangan dengan pengusaha, bidang kejuruan serta jangka waktu pemagangan yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada instansi yang membidangi tenaga kerja.
(3)Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:
1. a.jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan dari pelaku magang;
2. b.pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari tanpa lembur dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
3. c.pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;
4. d.jangka waktu pemagangan tidak dapat diperpanjang.
5. e.Pelaku magang berhak mendapatkan fasilitas dari perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali makan.

Pasal 6

(1)Lembaga Pelatihan Kerja Swasta wajib memperoleh izin, dan untuk Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan wajib terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Walikota.
(3)Untuk pelaksanaan program pemagangan wajib dibuat perjanjian pemagangan antara pihak perusahaan dengan pihak pemagang yang disahkan oleh Kepala Dinas.
(4)Kontrak pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya memuat :
1. a.hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatangan kontrak antara perusahaan dan pemagang
2. b.nama, jabatan dan alamat pihak perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan
3. c.nama, tempat, tanggal lahir dan alamat pemagang
4. d.penerimaan dan lokasi pemagangan
5. e.jangka waktu pemagangan
6. f.jenis kejuruan dan nama jabatan
7. g.hak dan kewajiban perusahaan dan pemagang; dan
8. h.sanksi

Pasal 7

Dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau lembaga akreditasi terkait.

BAB III

TENAGA KERJA ASING

Pasal 8

(1)Penggunaan Pemberi kerja Asing (TKA) dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian.
(2)Dalam hal penggunaan TKA sebagimana dimaksud ayat (1) perusahaan wajib menggunakan minimal 1 (satu) orang tenaga kerja pendamping untuk 1 (satu) jenis jabatan/pekerjaan.
(3)Demi terselenggaranya alih teknologi secara maksimal maka perusahaan harus menyiapkan sarana penyuluhan dan pelatihan.
(4)Pemberi kerja pendamping yang telah menyerap alih teknologi dari TKA wajib diusulkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Nasional dan selanjutnya mengisi posisi yang sebelumnya diisi oleh TKA.
(5)Pemberi Kerja yang menggunakan TKA wajib membuat laporan alih teknologi oleh tenaga kerja asing yang digunakan minimal setiap 3 (bulan) sekali.
(6)Penggunaan TKA oleh perusahaan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
(7)Untuk jabatan Direksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
(8)Perusahaan yang memperkerjakan TKA wajib melaporkan keberadaannya ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kota Cimahi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Setiap Pemberi Kerja TKA yang berada di kota Cimahi, yang izinnya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA diperusahaanya, maka wajib memperpanjang IMTA kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Copy IMTA yang masih berlaku;
2. b.Paspor;
3. c.Keterangan Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
4. d.Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Polres Cimahi;
5. e.Surat Keterangan Kependudukan Sementara (SKKPS) dari Catatan Sipil Kota Cimahi;
6. f.Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota;
7. g.Copy polis asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
8. h.Laporan Pelatihan kepada TKI pendamping;
9. i.Copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
10. j.Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
11. k.SKTT Surat keterangan tempat tinggal sementara.
(4)Pelatihan kepada TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d, dibuktikan dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia.
(5)Besaran biaya perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Perda Retribusi Jasa Tertentu.

BAB IV

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, serta penempatan tenaga kerja dilakukan secara efisien dan efektif.
(2)Dalam penanganan pengangguran dan rekrutmen tenaga kerja, perusahan-perusahaan di Kota Cimahi agar memberikan kesempatan terlebih dahulu terhadap warga Kota Cimahi sesuai dengan kebutuhan perusahan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan dalam penyiapan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)pasal ini dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi tenaga kerja.
(4)Koordinasi sebagimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…