DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat peningkatan beban kerja pada beberapa urusan Pemerintahan yang mengatur beberapa bidang unit kerja;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang membidangi riset dan inovasi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIREBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah terdiri atas susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe B;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan;
  2. 2.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pangan, urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
  3. 3.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup;
  4. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. 5.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
  6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang penanaman modal;
  8. 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  9. 9.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan;
  10. 10.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  11. 11.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang sosial;
  12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
  15. 15.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  16. 16.Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang tenaga kerja;
  17. 17.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kepemudaan dan olahraga;
  18. 18.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman;dan
  19. 19.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kebudayaan, dan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata.
5. e.Badan Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;dan
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
6. f.Kecamatan, terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Kejaksan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Kesambi Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Harjamukti Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Lemahwungkuk Tipe A;dan
  5. 5.Kecamatan Pekalipan Tipe A.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
(3)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibentuk kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(4)Koordinasi, supervisi dan pembinaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit Daerah Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah Kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 7B

(1)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh Direktur rumah sakit Daerah Kota.
(2)Direktur rumah sakit Daerah Kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah Kota serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah Kota dan bidang kepegawaian rumah sakit Daerah Kota.
(4)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2), meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah Kota.
(5)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur rumah sakit Daerah Kota ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta pembentukan tugas dan fungsi rumah sakit Daerah Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, penyesuaian struktur organisasi bagi pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
(2)Penyesuaian struktur organisasi dan peraturan pelaksana dari peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 8 Juli 2025 WALI KOTA CIREBON, ttd, EFFENDI EDO Diundangkan di Cirebon pada tanggal 9 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT: ( 1/71/2025); Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.197112281998031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIREBON I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik Urusan wajib maupun Urusan Pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi Urusan Pemerintahannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 148

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023